JAKARTA. Survei terakhir Lingkaran Survei Indonesia (LSI) menunjukkan mayoritas masyarakat tidak setuju apabila Joko Widodo-Jusuf Kalla menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi saat menjabat presiden dan wakil presiden nantinya. Sebanyak 73,17% responden menjawab tidak setuju dengan kenaikan harga BBM bersubsidi. "Hanya 21,46% yang setuju harga BBM naik, sementara 5,37% lainnya tidak menjawab," kata peneliti LSI Rully Akbar saat merilis hasil survei di Kantor LSI, Jakarta Timur, Kamis (28/8/2014). Kondisi ini, menurut Rully, mau tidak mau harus membuat Jokowi-JK putar otak untuk menyiasatinya. Di satu sisi, kenaikan BBM diperlukan karena anggaran untuk subsidi terus membengkak. Di sisi lain, menaikkan harga BBM untuk mengurangi anggaran subsidi justru bertentangan dengan keinginan publik.
"Kenaikan BBM ini kebijakannya akan langsung terasa ke rakyat," ujar Rully. Salah satu solusinya, kata dia, Jokowi harus menjelaskan secara detil ke publik agar mereka mengetahui situasi dan kondisi yang tengah terjadi. Jokowi harus meyakinkan mereka bahwa menaikkan BBM adalah suatu hal yang mutlak harus dilakukan. "Untungnya Jokowi ini sosok yang dekat dengan rakyat, jadi semoga saja bisa menjelaskan dengan baik," ujarnya.
