KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Berdasarkan survei Ombudsman tentang Indeks Persepsi Maladministrasi (Inperma) 2018 ternyata masyarakat masih rendah pengetahuannya tentang maladministrasi.

Anggota Ombudsman Adrianus Meliala menyebutkan bahwa hanya 22% responden yang mengetahui konsep maladministrasi dari total 2.818 responden di sepuluh provinsi dengan status nilai tetinggi dalam survei kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik pada 2017. 

Namun dijelaskan Adrianus jika konsep maladministrasi dijabarkan seperti penundaan berlarut, permintaan imbalan, penyimpangan prosedur, tidak kompeten, tidak patuh, diskriminasi pelayanan responden mengetahuinya.

"Konsep maladministrasi mereka tidak tahu, tapi kalau di breakdown seperti apa bertele-tele, minta duit dan lain-lain mereka tahu, namun ketika dibungkus konsep maladministrasi mereka tidak tahu," jelas Adrianus di Gedung Ombudsman, Kamis (21/2).

Meski pengetahuan akan maladministrasi belumlah 100% diketahui responden, namun 79,4% responden bersedia melaporkan jika terdapat maladministrasi dalam pelayanan. Uniknya lagi dari hasil survei adalah 70,3% responden memilih untuk mengurus sendiri secara langsung ke pusat pelayanan di daerahnya. 

"Ternyata dari masyrakat lebih menginginkan layanan tatap muka langsung, ini mengejutkan karena sekarang serba online tapi masyarakat di daerah itu ingin pelayanan tatap muka, beda ekspektasi antara penyedia layanan dengan masyarakat, padahal sekarang banyak yang sedang mengusun untuk pelayanan online," terang Adrianus.

Sepuluh provinsi yang dijadikan obyek data adalah, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Jambi, Jakarta Raya, Jawa Barat, Banten, NTT, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara. Fokus layanan yang dijadikan penelitian adalah kesehatan, pendidikan, perizinan, dan adminduk.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Handoyo .