KONTAN.CO.ID – JAKARTA. ​ Pemerintah angkat suara terkait hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang mencatat adanya penurunan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah menyebut hasil survei tetap menjadi bahan evaluasi, namun meminta kajian yang lebih mendalam agar dapat menggambarkan penyebab perubahan persepsi masyarakat secara lebih jelas.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia (Bakom RI) Muhammad Qodari menegaskan pemerintah terus melakukan evaluasi terhadap berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan, termasuk menjadikan survei opini publik sebagai salah satu bahan masukan dalam pengambilan kebijakan.

Menurut Qodari, pemerintah menghargai seluruh hasil survei yang dilakukan lembaga independen karena merupakan bagian dari mekanisme demokrasi. Namun, hasil survei akan lebih bermanfaat apabila mampu menguraikan penyebab penurunan persepsi publik secara lebih rinci, sehingga dapat menjadi dasar evaluasi yang lebih tepat sasaran.

Baca Juga: DPR Minta Pemerintah Cari Sumber Dana Baru untuk Program MBG

"Ya tentu saja kita terus melakukan evaluasi. Dan memang itu yang dilakukan oleh Bapak Presiden. Nah tetapi evaluasi itu kan ada berbagai macam. Pertama evaluasi tata kelola. Yang kedua evaluasi hukum,” ujar Qodari dalam keterangannya, Jumat (31/7/2026).

Selanjutnya adalah evaluasi melalui survei opini publik yang merupakan masukan penting dalam kehidupan demokrasi. Menurutnya, pemerintah tidak pernah menyatakan bahwa masyarakat tidak berhak memberikan penilaian, karena publik memiliki hak untuk menyampaikan pandangannya. Ia juga mengaku memahami hal tersebut karena telah bertahun-tahun berkecimpung di dunia survei.

Meski demikian, Qodari menilai variabel yang digunakan dalam survei masih terlalu umum. Menurutnya, indikator seperti ekonomi, politik, dan hukum seharusnya dipecah menjadi indikator-indikator yang lebih spesifik agar penyebab perubahan persepsi masyarakat dapat dipahami secara lebih komprehensif.

Ia mencontohkan, dalam aspek ekonomi, survei dapat mengukur secara terpisah persepsi masyarakat terhadap harga kebutuhan pokok, lapangan kerja, nilai tukar rupiah, hingga evaluasi terhadap berbagai program pemerintah. Dengan pendekatan tersebut, hasil survei akan memberikan gambaran yang lebih tajam mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepuasan publik.

Qodari juga menegaskan bahwa dirinya tidak membantah hasil survei tersebut. Ia justru berharap penelitian serupa ke depan dapat semakin mendalam sehingga memberikan manfaat yang lebih besar, baik bagi pemerintah maupun masyarakat.

"Saya lebih dalam konteks bahwa akan lebih baik kalau risetnya itu lebih mendetail, sehingga kemudian lebih bermanfaat, lebih jelas argumentasinya. Dan saya kira itu bukan hanya penting bagi kami, pemerintah, untuk bisa memperbaiki, untuk melakukan koreksi-koreksi, tetapi juga bagi masyarakat untuk juga lebih memahami. Makin detil kan makin bagus," kata Qodari.

Ia menambahkan, penelitian yang lebih rinci akan membantu publik memahami faktor-faktor yang memengaruhi perubahan persepsi masyarakat. Menurutnya, survei juga akan lebih komprehensif apabila mampu menunjukkan indikator mana yang memperoleh penilaian positif maupun negatif, serta tingkat korelasinya terhadap kepuasan publik.

Baca Juga: Mendagri Tito Minta Kepala Daerah Genjot PAD Lewat Inovasi, Bukan Naikkan Pajak

"Kalau dijelaskan variabel-variabel yang lebih detail dari variabel ekonomi kenapa turun, variabel-variabel politik kenapa turun, itu kan menjadi sesuatu yang buat publik juga paham bahwa memang ini sesuatu yang secara komprehensif, secara sistematis itu betul-betul bisa diterima dan dipahami," pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News