JAKARTA. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mempertanyakan kebijakan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang kerap kali mengurusi media miliknya, yaitu Media Indonesia dan Metro TV. Kedua media itu kerap dinilai digunakan untuk kampanye Partai Nasdem.Surya mengaku dapat memahami masih adanya kegelisahan dari berbagai kalangan terkait jaringan media yang dia miliki itu. Namun, menurutnya, KPI sebagai regulator tidak perlu mengurusi hal yang kecil seperti itu."Ini kan masalah kecil, masalah tetek bengek saja. KPI harusnya melihat permasalahan penyiaran ini dalam hal yang lebih luas," kata Paloh di Jakarta, Senin (20/1/2014).Surya mengatakan, permasalahan yang lebih luas itu seperti masalah frekuensi penyiaran yang sudah mulai dikuasai oleh kekuatan asing. Jika tidak segera diselesaikan, menurutnya, akan menjadi permasalahan serius."Frekuensi kita sekarang sudah dikuasai oleh Qatar, Singapura. Asing mulai merebut frekuensi kita. Kenapa kita harus lihat urusan yang tetek bengek, sementara ada urusan yang besar seperti ini?" kata Surya."Kita lihat dulu secara luas dan keseluruhan, sudah bagus belum? Kalau semua sudah bagus, baru kita lihat warna sepatunya, kancing bajunya," lanjutnya.Meski demikian, Surya mengaku dirinya sangat menghormati segala aturan yang telah diterapkan oleh KPI. Sebagai seorang pemilik media, dia hanya menyayangkan jika regulasi tidak dapat diterapkan dengan maksimal.Pasalnya, kata dia, media pada era demokrasi mempunyai peran yang sangat besar dalam membangun negara. Di satu sisi, media bisa membawa negara ke arah yang lebih baik. Di sisi lain, media juga bisa membawa ke dalam keterpurukan."Sekarang ini, saat rasa kepercayaan masyarakat kepada tokoh, kepada parpol, sudah mulai menurun, siapa yang dipercaya? Media," pungkas Surya. (Ihsanuddin)Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Surya Paloh mengkritik KPI
JAKARTA. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mempertanyakan kebijakan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang kerap kali mengurusi media miliknya, yaitu Media Indonesia dan Metro TV. Kedua media itu kerap dinilai digunakan untuk kampanye Partai Nasdem.Surya mengaku dapat memahami masih adanya kegelisahan dari berbagai kalangan terkait jaringan media yang dia miliki itu. Namun, menurutnya, KPI sebagai regulator tidak perlu mengurusi hal yang kecil seperti itu."Ini kan masalah kecil, masalah tetek bengek saja. KPI harusnya melihat permasalahan penyiaran ini dalam hal yang lebih luas," kata Paloh di Jakarta, Senin (20/1/2014).Surya mengatakan, permasalahan yang lebih luas itu seperti masalah frekuensi penyiaran yang sudah mulai dikuasai oleh kekuatan asing. Jika tidak segera diselesaikan, menurutnya, akan menjadi permasalahan serius."Frekuensi kita sekarang sudah dikuasai oleh Qatar, Singapura. Asing mulai merebut frekuensi kita. Kenapa kita harus lihat urusan yang tetek bengek, sementara ada urusan yang besar seperti ini?" kata Surya."Kita lihat dulu secara luas dan keseluruhan, sudah bagus belum? Kalau semua sudah bagus, baru kita lihat warna sepatunya, kancing bajunya," lanjutnya.Meski demikian, Surya mengaku dirinya sangat menghormati segala aturan yang telah diterapkan oleh KPI. Sebagai seorang pemilik media, dia hanya menyayangkan jika regulasi tidak dapat diterapkan dengan maksimal.Pasalnya, kata dia, media pada era demokrasi mempunyai peran yang sangat besar dalam membangun negara. Di satu sisi, media bisa membawa negara ke arah yang lebih baik. Di sisi lain, media juga bisa membawa ke dalam keterpurukan."Sekarang ini, saat rasa kepercayaan masyarakat kepada tokoh, kepada parpol, sudah mulai menurun, siapa yang dipercaya? Media," pungkas Surya. (Ihsanuddin)Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
