JAKARTA. Wakil Sekjen DPP PPP Syaifullah Tamliha memastikan bahwa Ketua Umum DPP PPP Suryadharma Ali akan membatalkan rencana pelaksanaan Muktamar VIII di Jakarta pada 23-26 Oktober 2014 mendatang. Pembatalan itu dilakukan setelah Mahkamah Partai DPP PPP mengeluarkan putusan atas konflik internal yang terjadi di partai berlambang Kabah itu. "Tadi malam, beliau (Suryadharma) menyatakan bahwa beliau tunduk terhadap keputusan partai sehingga (Muktamar) tanggal 23 itu kemungkinan batal," kata Tamliha di Kompleks Parlemen, Selasa (14/10). Sidang pleno Mahkamah Partai pada 11 Oktober lalu menghasilkan delapan poin putusan. Salah satu poin ialah semua kebijakan partai yang bersifat nasional harus mendapat persetujuan dari Suryadharma Ali dan Sekjen DPP PPP Romahurmuziy. Selain itu, Muktamar VIII harus diselenggarakan dengan didahului Rapat Pengurus Harian (RPH) DPP PPP untuk membentuk panitia dan menentukan lokasi muktamar. Apabila putusan Mahkamah Partai tidak ditindaklanjuti dalam kurun waktu tujuh hari, Majelis Syariah akan mengambil alih tugas dan tanggung jawab Pengurus Harian DPP PPP. Tamliha menambahkan, konflik di internal PPP hingga kini masih berlangsung. Pasalnya, hingga kini, belum ada tanda-tanda dibatalkannya Muktamar VIII yang akan diselenggarakan kubu Rommy di Surabaya pada 15-18 Oktober 2014. "Saya yakin, nanti masing-masing kubu akan diadili oleh Mahkamah Partai," katanya. Lebih jauh, Tamliha berharap agar konflik di tubuh PPP ini dapat segera berakhir. Kedatangan Ketua Majelis Syariah DPP PPP KH Maimoen Zubair, dari Tanah Suci, diharapkan mampu mendamaikan kedua belah pihak yang berkonflik. "Siapa tahu ini kan Mbah Moen pulang. Beliau bisa mempertemukan Rommy bertemu SDA sehingga bisa cair," katanya. (Dani Prabowo)Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Suryadharma Batalkan Muktamar 23 Oktober 2014
JAKARTA. Wakil Sekjen DPP PPP Syaifullah Tamliha memastikan bahwa Ketua Umum DPP PPP Suryadharma Ali akan membatalkan rencana pelaksanaan Muktamar VIII di Jakarta pada 23-26 Oktober 2014 mendatang. Pembatalan itu dilakukan setelah Mahkamah Partai DPP PPP mengeluarkan putusan atas konflik internal yang terjadi di partai berlambang Kabah itu. "Tadi malam, beliau (Suryadharma) menyatakan bahwa beliau tunduk terhadap keputusan partai sehingga (Muktamar) tanggal 23 itu kemungkinan batal," kata Tamliha di Kompleks Parlemen, Selasa (14/10). Sidang pleno Mahkamah Partai pada 11 Oktober lalu menghasilkan delapan poin putusan. Salah satu poin ialah semua kebijakan partai yang bersifat nasional harus mendapat persetujuan dari Suryadharma Ali dan Sekjen DPP PPP Romahurmuziy. Selain itu, Muktamar VIII harus diselenggarakan dengan didahului Rapat Pengurus Harian (RPH) DPP PPP untuk membentuk panitia dan menentukan lokasi muktamar. Apabila putusan Mahkamah Partai tidak ditindaklanjuti dalam kurun waktu tujuh hari, Majelis Syariah akan mengambil alih tugas dan tanggung jawab Pengurus Harian DPP PPP. Tamliha menambahkan, konflik di internal PPP hingga kini masih berlangsung. Pasalnya, hingga kini, belum ada tanda-tanda dibatalkannya Muktamar VIII yang akan diselenggarakan kubu Rommy di Surabaya pada 15-18 Oktober 2014. "Saya yakin, nanti masing-masing kubu akan diadili oleh Mahkamah Partai," katanya. Lebih jauh, Tamliha berharap agar konflik di tubuh PPP ini dapat segera berakhir. Kedatangan Ketua Majelis Syariah DPP PPP KH Maimoen Zubair, dari Tanah Suci, diharapkan mampu mendamaikan kedua belah pihak yang berkonflik. "Siapa tahu ini kan Mbah Moen pulang. Beliau bisa mempertemukan Rommy bertemu SDA sehingga bisa cair," katanya. (Dani Prabowo)Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
