JAKARTA. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti tidak dapat menutupi kekesalan atas tindakan coastguard China yang dinilainya mengintervensi upaya pemerintah Indonesia dalam memberantas penangkapan ikan secara ilegal atau IUU Fishing. 

Hal tersebut dipicu insiden yang melibatkan KP Hiu 11, KM Kway Fay 10078 serta kapal coastguard China di wilayah Natuna, pada Sabtu (19/3), hingga Minggu dini hari (20/3).

Dalam pertemuan dengan perwakilan dari Duta Besar China untuk Indonesia, serta Sun Weide, Kuasa Usaha Sementara China di Indonesia, Susi blak-blakan menyampaikan bahwa Satgas 115 dan KKP merasa diintervensi dalam upaya penegakkan hukum di wilayah perairan NKRI. 

Bakti BCA Hadir Langsung Salurkan Bantuan Kemanusiaan Bagi Korban Bencana di Sumatra

Susi menegaskan, semestinya pemerintah China bijaksana untuk tidak mengintervensi upaya penegakkan hukum di Indonesia. 

Apalagi dalam beberapa kali pertemuan dengan Dubes China, yang dimulai sejak November 2014, kedua negara sepakat untuk bersama-sama memerangi IUU Fishing. 

"Jadi saya anggap intervensi atas penegakkan hukum ini sebagai tindakan ambigu dari pemerintah China," kata Susi dalam konferensi pers usai pertemuan dengan pihak China, Jakarta, Senin (21/3). 

Lebih lanjut dia bilang, pemerintah Indonesia sangat ingin meniru ketegasan pemerintah China, serta tata kelola yang baik, yang ada di negeri tirai bambu itu. 

"(Tapi) Kenapa penegakkan hukum kita melawan IUU Fishing kok diintervensi?" kata Susi menyayangkan. 

Padahal, sambung dia, semua negara termasuk China saat ini sudah berkomitmen untuk bersama-sama memerangi IUU Fishing.

Sebelumnya Susi menjelaskan, proses KP Hiu 11 menangkap KM Kway Fey 10078 tidak berjalan mulus lantaran kapal coastguard China sengaja menabrak kapal ikan asing asal China tersebut, Sabtu siang (19/3).

Dalam kasus ini, KP Hiu 11 mengamankan delapan ABK KM Kway Fey.

Protes Keras

Dalam pertemuan tersebut, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyampaikan protes keras kepada China. 

Dia juga bilang, dalam hubungan bernegara yang baik, seharusnya China menghormati prinsip hukum internasional, termasuk konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hukum Laut (UNCLOS) tahun 1982. (Estu Suryowati)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News