JAKARTA. Indonesia Corruption Watch menilai tokoh-tokoh yang memiliki rekam jejak terlibat kasus korupsi tidak layak dipertimbangkan untuk masuk sebagai calon menteri dalam kabinet pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla.

Anggota Badan Pekerja ICW Emerson Yuntho mengatakan, kredibilitas kabinet Jokowi-Kalla nantinya bakal dipertanyakan jika mereka salah memilih orang untuk mengisi kabinet.

"Mereka yang punya rekam jejak terlibat korupsi atau disebut dalam sidang seharusnya enggak layak masuk dalam daftar calon menteri. Apalagi kalau mereka terlibat, tidak tepat. Ke depan (susunan kabinet) yang final, tidak seperti orang-orang itulah. Sekali memilih orang enggak tepat, kredibilitas kabinet dipertanyakan," kata Emerson saat dihubungi, Rabu (30/7).

Hal itu dikatakan Emerson menanggapi masuknya mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Rokhim Dahuri dalam daftar menteri Kabinet Alternatif Usulan Rakyat (KAUR) yang dibentuk tim Jokowi Center.

Rokhim merupakan mantan terpidana kasus korupsi dana non-bujeter Departemen Kelautan dan Perikanan. Anggota tim sukses Jokowi-Kalla itu pernah divonis 7 tahun penjara dan didenda Rp 200 juta karena dianggap terbukti melakukan tindak pidana korupsi dana non-bujeter DKP senilai Rp 31,7 miliar dalam kurun waktu 2002-2004.

Mahkamah Agung sempat mengurangi hukuman penjara Rokhmin menjadi 4,5 tahun. Dia lalu dibebaskan pada November 2009 lalu. Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) itu kini menjabat Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Bidang Maritim dan Perikanan.

Terkait masuknya nama Rokhim dalam KAUR, Emerson mengatakan, pihaknya akan menagih janji Jokowi untuk memilih putra-putri terbaik yang akan duduk sebagai menteri di kabinetnya.

"Komitmen antikorupsi juga dilihat dari siapa yang akan menempati kabinet itu," ujar Emerson. (Icha Rastika)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Hendra Gunawan