KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah mulai menyusun rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024. Adapun APBN tahun depan digunakan sebagai instrumen kebijakan untuk menjalankan reformasi struktural dalam rangka akselerasi transformasi ekonomi.

Direktur Perencanaan Makro dan Analisis Statistik Kementerian PPN/Bappenas Eka Chandra Buana menyampaikan bahwa pemerintah menargetkan penerimaan perpajakan di tahun depan sebesar Rp 2.275,3 triliun hingga Rp 2.335,1 triliun. Dengan begitu, rasio pajak alias tax ratio ditargetkan sebesar 9,91% hingga 10,1% dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2024.

Menurutnya, rasio pajak yang ditargetkan 9,91% hingga 10,1% tersebut sejalan dengan upaya pemerintah yang akan menekan defisit APBN 2024 sebesar 2,17% hingga 2,64% dari Produk Domestik Bruto (PDB).

"Penerimaan perpajakan kita targetkan sebesar 9,91% sampai 10,1%. Dengan komposisi tersebut maka defisit bisa kita jaga sebesar 2,17% hingga 2,6%," ujar Eka dalam acara Kick Off Meeting Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024, dikutip Senin (27/2).

Baca Juga: Pemerintah Diminta Perketat Sistem Pengawasan ASN Ditjen Pajak

Jika melihat target penerimaan perpajakan di tahun ini, memang bisa dikatakan bahwa pemerintah cukup optimistis terhadap perekonomian Indonesia di tahun depan. Pasalnya, target penerimaan perpajakan tersebut lebih tinggi jika dibandingkan dengan penerimaan perpajakan tahun ini sebesar Rp 2.021,2 triliun dalam APBN 2023.

Sementara itu, pemerintah menargetkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) tahun depan sebesar Rp 430,6 triliun hingga Rp 509,7 triliun.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa pemerintah akan menargetkan defisit anggaran pada tahun 2024 bisa berada pada kisaran 2,16% dari PDB hingga 2,64% dari PDB. Untuk itu, pemerintah akan berupaya meningkatkan pendapatan negara dengan tetap tumbuh dan tax ratio yang terus meningkat.

"Untuk 2024 awal kami perkirakan defisit makin menurun pada level tersebut, dengan keseimbangan primer mendekati nol," ujar Menkeu dalam Konferensi Pers, Senin (20/2).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Anna Suci Perwitasari