JAKARTA. Menteri Pertanian Suswono mengatakan bea masuk impor kakao yang diusulkan 0% karena kebutuhan menambah kapasitas dalam negeri yang kurang. Setelah kapasitas mencukupi maka bea masuk impor kakao bisa kembali seperti semula yaitu dikenakan biaya 5%. Suswono mengatakan produksi kakao sekarang sekitar 500 ribu-600 ribu ton, sedangkan kebutuhan industri sekitar 700 ribu. Peniadaan bea masuk dibutuhkan untuk menutup kapasitas produksi yang kurang. "Sepanjang itu saja. Tidak boleh lebih dari itu. Kalau lebih akan berdampak ke petani," ujar Suswono di Jakarta, Senin (14/4). Karenanya, diakui Suswono, penghapusan bea masuk kakao seyogyanya bisa berlaku hanya 1-2 tahun saja. Seiring dengan itu, Kementerian Pertanian akan fokus untuk meningkatkan produksi dalam negeri. Sebagai informasi, Kementerian Keuangan (Kemkeu) masih akan melihat kemungkinan bea masuk impor kakao diturunkan menjadi 0% seperti yang diusulkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan. Dasar penurunan tersebut apakah karena produksi dalam negeri yang kurang atau kemungkinan lainnya menjadi kajian Kemkeu. Wakil Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan akan melihat dua pertimbangan sebagai kajian. Pertama, usulan bea masuk nol persen apakah karena keperluan produksi kakao dalam negeri yang kurang ataukah karena ada kebutuhan campuran untuk industri kakao. Kebutuhan campuran ini terkait jenis kakao Indonesia yang berbeda dengan jenis kakao luar sehingga diperlukan impor. Kedua, bagaimana dampak penurunan bea masuk terhadap industri kakao dalam negeri. "Nanti takutnya domestik dikalahkan sama yang impor," tandas Bambang akhir pekan lalu.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Hendra Gunawan