KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pemerintah menargetkan swasembada pangan terwujud lebih cepat dari jadwal yang telah ditetapkan sebelumnya yaitu tahun 2028 menjadi tahun 2027. Ekonom dari
Center of Economics and Law Studies (Celios), Nailul Huda mengatakan bahwa langkah paling mendesak dalam mewujudkan swasembada pangan yakni pemadanan data antar internal kementerian. “Saat ini data yang digunakan oleh Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, dan K/L lainnya terkadang tidak sinkron. Makanya banyak masalah di bidang pangan ini, terutama beras,” ujarnya kepada Kontan.co.id, Minggu (24/11).
Nailul menjelaskan, selama ini Kementerian Pertanian selalu mengatakan surplus beras, di lain sisi Kementerian Perdagangan menyebut beras selalu kurang. Menurutnya, itu suatu masalah yang menyebabkan kebijakan jadi tidak optimal. “Makanya klaim Kementan yang bilang surplus beras, tapi harga beras masih melambung tinggi. Maka pemadanan data menjadi agenda utama untuk bisa mencapai swasembada beras,” jelasnya.
Baca Juga: Impor Beras Bakal Disetop Tahun Depan, AEPI: Impor Beras Khusus Masih Berlangsung Nailul mengungkapkan, dengan segala potensi yang dimiliki, seharusnya Indonesia bisa memenuhi kebutuhan beras dan pangan yang bisa diproduksi dari dalam negeri. Dia tak menampik, bagi sebagian produk pertanian, memang cukup sulit untuk mencapai swasembada seperti bawang putih dan kedelai. Namun, beras menjadi satu-satunya komoditas yang memungkinkan untuk swasembada. Menurutnya, permasalahan di Indonesia mulai tampak dari permasalahan petani yang tidak mencapai tingkat efisiensi karena keterbatasan lahan. Maka dari itu, pengusahaan lahan per petani bisa ditingkatkan. “Selain itu, masalah harga produksi juga menjadi masalah, terutama setelah harga pupuk naik akibat perang Ukraina-Rusia. Indonesia bisa memproduksi pupuk dalam negeri dengan harga yang lebih terjangkau, termasuk pupuk organik,” tandasnya. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan pemerintah akan mengebut swasembada pangan yang sebelumnya ditargetkan pada tahun 2028, kini menjadi tahun 2027. “Perintah Presiden swasembada pangan 2028, sekarang sudah maju lagi, kemarin Pak Presiden sudah mengumumkan di G20 dan Apec bukan 2028, (tapi) 2027. Jadi kita punya waktu 2 tahun harus bekerja keras,” kata Zulhas. Untuk menggapai hal tersebut, Zulhas bilang, pihaknya tengah meracik strategi di antaranya menyiapkan Peraturan Presiden (Perpres) mengenai neraca komoditas. Lalu penyaluran pupuk subsidi nantinya bakal langsung disalurkan kepada kios pupuk maupun ke Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) dan disalurkan oleh Pupuk Indonesia.
Baca Juga: Swasembada Pangan Dipercepat Jadi 2027, Pengamat: Perlu Kejelasan Arti Swasembada Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News Editor: Tri Sulistiowati
