KONTAN.CO.ID -  JAKARTA. Pemerintah berpeluang mengantongi tambahan penerimaan pajak sekitar Rp 110 triliun pada 2026 tanpa harus menerbitkan kebijakan baru. 

Kuncinya, dengan mendorong sektor swasta agar kembali menjadi penggerak utama ekonomi nasional.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan, optimalisasi peran sektor swasta akan menjadi pendorong alami peningkatan rasio pajak (tax ratio). 

Mengusahakan Hunian Hijau Bagi Generasi Muda Indonesia

Ia memperkirakan, pergeseran sumber pertumbuhan ekonomi dari pemerintah ke swasta bisa menaikkan tax ratio sekitar 0,5%.

Baca Juga: Menkeu Purbaya Ungkap Penerimaan Pajak Hingga Agustus Turun 5,1%

“Tax ratio pada saat pertumbuhan ekonomi didorong swasta lebih tinggi setengah persen dibandingkan ketika didorong oleh pemerintah,” ujar Purbaya, Kamis (16/10/2025).

Ia menuturkan, kegiatan ekonomi yang digerakkan pemerintah cenderung memberikan margin penerimaan negara yang lebih kecil. Pasalnya, proyek-proyek pemerintah umumnya disertai berbagai insentif dan potongan harga.

“Mungkin kalau pemerintah bangun proyek, minta diskon terus. Kalau swasta kan tidak,” selorohnya.

Dengan menghidupkan kembali gairah bisnis dan investasi swasta, Purbaya meyakini tambahan penerimaan pajak Rp 110 triliun bisa diraih tanpa perlu langkah fiskal baru.

Baca Juga: Menkeu Purbaya Targetkan Rasio Pajak Naik Menjadi 12% Tahun Depan, Bakal Tercapai?

Menurutnya, peningkatan aktivitas ekonomi yang digerakkan swasta akan memperluas basis pajak secara alami—mulai dari kenaikan laba korporasi, aktivitas konsumsi, hingga pertumbuhan lapangan kerja.

Strategi ini sejalan dengan arah kebijakan fiskal pemerintah yang mulai mengurangi ketergantungan pada belanja negara dan mendorong peran swasta sebagai motor utama pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News