KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah menargetkan jumlah jaringan gas (jargas) himgga 2025 bisa mencapai 4,7 juta Sambungan Rumah Tangga (SR). Untuk mewujudkannya, pemerintah menargetkan 1 juta SR tiap tahun mulai dari tahun 2020. Selain menugaskan PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) selaku subholding gas, pemerintah juga berharap badan usaha swasta juga turut membangun jargas. Namun sejumlah badan usaha swasta yang diwawancara Kontan.co.id mengaku belum berminat membangun jargas. Direktur Utama PT Bakrie & Brothers Tbk (BNBR) Bobby Gafur Umar mengatakan, BNBR hingga saat ini belum memiliki minat untuk membangun jargas. Bobby beralasan BNBR tidak punya pengalaman dalam proyek jargas.
"Belum mengkaji ke arah pipa distribusi seperti jargas. Kami saat ini belum berpengalaman dalam distribusi gas sampai ke retail-nya," ujar Bobby ke Kontan.co.id pada Minggu (24/3). Biarpun begitu Bobby mendukung upaya pemerintah membangun jargas. Apalagi proyek jargas mampu mengurangi impor LPG . "Tapi ini merupakan solusi alternatif energi masa depan yang mana cadangan gas alam Indonesia cukup untuk lebih dari 50 tahun dan selama ini subsidi untuk import LPG terus naik," imbuhnya. Bobby pun menyebut pada tahun ini BNBR akan fokus pada penyediaan bus listrik untuk transportasi publik. "(Rencana tahun ini) Belum ada yang bisa signifikan diceritakan karena beberapa masih persiapan dan terikat kerahasiaan. Seperti pengembangan bisnis penyedia dan manufaktur bus listrik untuk transportasi publik dan lain-lain. Masih tahapan mau masuk trial. Nanti pertengahan April sudah lebih matang,"ungkap Bobby. BNBR sendiri pada tahun ini belum berencana untuk mengerjakan proyek hilir gas baru. Menurut Bobby, pembangunan proyek hilir gas terkendala alokasi gas. "Alokasi gas kuncinya dan itu belum jelas neraca gas nasionalnya," katanya. Hal senada juga diungkapkan oleh Presiden Direktur PT Bangun Gas Persada, Rosadi Darwis yang mengatakan untuk Bangun Gas Persada belum berencana untuk membangun dan mengelola jargas. "Untuk jaringan gas kota kami belum tertarik, tapi kami hanya menyediakan koneksi untuk jargas kota. Yang membangun dan mengelola terserah pemerintah, karena secara hitungan jargas belum mencapai titik keekonomian yang bisa dibiayai oleh pihak swasta atau komersial,"jelas Rosadi. Selain masalah keekonomian, proyek jargas yang akan dikerjakan oleh swasta juga terbentur masalah pasokan gas. Rosadi bilang pembangunan jargas sangat tergantung dengan pasokan gas. "Kami mengikuti aturan dari pemerintah saja kan pada dasarnya jargas sangat tergantung pada pasokan. Kalah pasokan tidak ada kepastian tentu sulit membangun jargas,"ucapnya.
Bangun Gas Persada pada tahun ini mengincar proyek jaringan transmisi dan wilayah jaringan distribusi (WJD). Bangun Gas Persada pun telah menyerahkan proposal
Front End Engineering Design (FEED) dan
Feasibility Study (FS) untuk WJD wilayah Kabupaten Cilacap, Kebumen, Tegal, Brebers, Cirebon, dan Pemalang. WJD yang jadi incaran Bangun Gas Persada ini nantinya akan terhubung dengan proyek Termina Penerima LNG di Cilacap, Jawa Tengah yang berkapasitas 80.000-260.000 metrik ton. Total panjang pipa gas yang direncanakan mencapai 110 kilometer (Km) dengan total investasi untuk kedua proyek tersebut mencapai US$ 370 juta. Rosadi mengaku untuk proyek pembangunan terminal LNG masih dalam proses persiapan lahan dan proses izin. "Karena kami merencanakan terminal LNG terintegrasi dengan jaringan transmisi pipa gas dan WJD, maka target tahun ini menyelesaikan masalah lahan dan izin lokasi terminal, memastikan jaringan transmisi, WJD dan end user mendapatkan semua perizinan serta memulai pembangunan. Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News Editor: Yudho Winarto
