Swasta di pembiayaan perumahan FLPP akan diubah



JAKARTA. Pemerintah tengah menggodok skema pembiayaan perumahan menggunakan dana fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) untuk 2017. Tahun 2016, porsi pemerintah dalam program ini mencapai 90% sedangkan pihak bank hanya 10%.

Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) Maurin Sitorus mengatakan, bila peran pemerintah diturunkan dan swasta ditingkatkan dalam pembiayaan maka jumlah rumah yang dapat dibangun menjadi lebih banyak.

Saat ini, pihak Badan Layanan Umum (BLU) Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) bersama dengan pihak perbankan sedang melakukan pembahasan terkait dengan hal ini. "Perlu di sadari, untuk menangani perumahan ini perlu dana yang besar," kata Maurin, akhir pekan ini.


Setidaknya pada pertengahan Januari 2017 Maurin menjanjikan skema pembiayaan perumahan menggunakan FLPP ini sudah dapat diputuskan. Maurin bilang, salah satu faktor yang memungkinkan adanya peningkatan porsi peran perbankan dalam penyedian perumahan ini lantara suku bunga di Indonesia yang cenderung turun.

Sekadar catatan, dengan skema FLPP ini masyarakat dapat keringanan untuk mengakses kepemilikan rumah dengan suku bunga sebesar 5% dengan masa cicilan atau tenor waktu yang diberikan hingga dengan 20 tahun.

Tahun 2017 ini, skema pembiayaan perumahan menggunakan FLPP merencanakan anggaran sebesar Rp 9,7 triliun, atau meningkat dibandingkan tahun 2016 sebesar Rp 9,2 triliun. "Di negara maju atau berkembang tidak ada yang hanya pemerintah saja yang dapat mengatasi persoalan perumahan," ujar Maurin.

Untuk membuka lebar akses masyarakat dapat memiliki rumah, pemerintah akan merealisasikan program FLPP untuk pekerja informal di tahun ini. Walau masih dalam tahap pembahasan, skema ini diharapkan mempermudah masyarakat pekerja informal mudah mendapatkan rumah murah.

Skema pembiayaan perumahan menggunakan FLPP ini merupakan salah satu cara pemerintah untuk merealisasikan program satu juta rumah setiap tahunnya.

Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PU-Pera Syarif Burhanuddin mengatakan, guna mendongkrak jumlah rumah yang dibangun pada tahun 2017 sesuai target maka terobosan-terobosan akan dilakukan.

Salah satu yang bakal ditetapkan ialah pembangunan rumah menggunakan sistem modular. Dengan demikian, maka komponen untuk membengun perumahan akan seragam diproduksi sehingga dapat menekan harga. "Dengan sistem ini akan menekan harga rumah sehingga menarik masyarakat," kata Syarif.

Mengutip data Kementerian PU-Pera, tahun ini realisasi program sejuta rumah yang di bangun mencapai 805.169 unit. Pembangunan tersebut berasal dari skema pembiayaan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan non MBR.

Bila dibandingkan dengan tahun 2015, raihan jumlah rumah yang dibangun untuk program sejuta rumah pada tahun 2016 mengalami peningkatan. Tahun 2015, jumlah rumah yang berhasil dibangun sebanyak 699.770 unit.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Rizki Caturini