JAKARTA. Pemerintah akan melibatkan swasta dalam pembangunan Pelabuhan Patimban. Kennedy Simanjutak, Deputi Pembiayaan Pembangunan Bappenas mengatakan, keterlibatan tersebut akan dilakukan dengan skema kerjasama pemerintah dengan swasta. Skema tersebut akan diterapkan pada pengadaan sarana penunjang pelabuhan. "Seperti pengadaan crane dan peralatan penunjang lain," katanya Kamis (18/8). Sementara, Antonius Tonny Budiono, Dirjen Perhubungan Laut menambahkan, kebutuhan investasi yang akan dikerjasamakan dengan swasta tersebut mencapai US$ 143 juta. Sebagai catatan saja, Proyek Pelabuhan Patimban membutuhkan investasi senilai US$ 3 miliar.
Rencananya, kebutuhan investasi tersebut akan didanai dengan beberapa sumber pendanaan, salah satunya utang. Untuk sumber pendanaan ini, Kementerian Perhubungan beberapa waktu lalu telah mengusulkan agar pinjaman yang diperlukan untuk pembangunan pelabuhan tersebut bisa dimasukkan ke dalam daftar buku biru pinjaman proyek pemerintah selama lima tahun ini yang saat ini sedang direvisi pemerintah. Anton mengatakan, usulan pinjaman yang diajukan bernilai US$ 3 milliar untuk tiga fase pembangunan. Wismana Adi Suryabrata, Deputi Sarana dan Prasarana Bappenas mengatakan, dari usulan tersebut, yang diterima dan dimasukkan dalam revisi blue book saat ini senilai US$ 1,7 miliar. Usulan pinjaman yang dikabulkan tersebut di luar dana pendamping pinjaman proyek dari APBN. Wismana mengatakan, usulan pinjaman tidak dikabulkan semua karena beberapa alasan. Salah satunya, kemanfaatan. Pemerintah ingin, Pelabuhan Patimban bisa selesai 2019 sehingga bisa dimanfaatkan pada tahun 2021. Atas dasar itulah, pemerintah akan menggeber pelaksanaan pembangunan Pelabuhan Patimban tahap I dengan dana pinjaman US$ 1,7 miliar tersebut. "Untuk tahap I ini, kapasitasnya 3,4 juta teus, diharapkan bisa berfungsi full dulu, itu fokusnya," kata Wismana akhir pekan kemarin. Selain itu, pembatasan pinjaman Pelabuhan Patimban, juga dilakukan dengan mempertimbangkan target serapan utang yang per tahun mencapai US$ 5 miliar per tahun. Pertimbangan lain, keberadaan proyek lain yang membutuhkan pinjaman.
