JAKARTA. Pemerintah menginginkan proyek pembangunan didominasi oleh skema kemitraan pemerintah dan swasta atau public private partnership (PPP). "Sesungguhnya kita menginginkan skema PPP itu mendominasi proyek pembangunan kita. Karena itu melibatkan swasta dan pemerintah," kata Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Hatta Rajasa, Rabu (13/11/2013). Hatta menjelaskan, jika proyek pembangunan hanya melibatkan pihak swasta, bagi mereka proyek-proyek infrastruktur secara komersial tidak menarik. Selain itu, IRR (internal rate of return atau indikator tingkat efisiensi investasi) juga dinilai rendah. "Oleh sebab itu, diperlukan semacam insentif apakah itu dalam bentuk VGF (viability gap funding/dana pendamping dari pemerintah) ataupun dalam bentuk insentif lain yang memungkinkan IRR naik, sehingga berminat swastanya," ujar Hatta. Hatta mencontohkan, pada pembangunan jalan tol Sumatra, pihak swasta tidak bersedia menggarap proyek tersebut karena secara komersial belum menarik. Selain itu, IRR-nya pun masih rendah. "Oleh sebab itu, pemerintah mengambil inisiatif untuk penunjukkan langsung penugasan kepada BUMN dan kita pemerintah menempatkan dana di situ. Sehingga dengan dana penyertaan pemerintah itu BUMN bisa melakukan leverage penambahan modal dan dia bisa mengembangkan itu. Itu contoh BUMN," jelasnya. Sementara contoh swasta dijelaskan Hatta adalah pemerintah memberikan semacam insentif dan penjaminan. Kedua hal tersebut dikatakannya juga merupakan PPP yang memungkinkan investor merasa lebih aman dalam menjalankan proyek. "Skema-skema itu penting untuk dikembangkan. Tapi tetap saja kita mengedepankan (prinsip) transparan dan akuntabel," kata Hatta. (Sakina Rakhma Diah Setiawan/Kompas.com)Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Swasta diminta aktif dalam proyek pembangunan
JAKARTA. Pemerintah menginginkan proyek pembangunan didominasi oleh skema kemitraan pemerintah dan swasta atau public private partnership (PPP). "Sesungguhnya kita menginginkan skema PPP itu mendominasi proyek pembangunan kita. Karena itu melibatkan swasta dan pemerintah," kata Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Hatta Rajasa, Rabu (13/11/2013). Hatta menjelaskan, jika proyek pembangunan hanya melibatkan pihak swasta, bagi mereka proyek-proyek infrastruktur secara komersial tidak menarik. Selain itu, IRR (internal rate of return atau indikator tingkat efisiensi investasi) juga dinilai rendah. "Oleh sebab itu, diperlukan semacam insentif apakah itu dalam bentuk VGF (viability gap funding/dana pendamping dari pemerintah) ataupun dalam bentuk insentif lain yang memungkinkan IRR naik, sehingga berminat swastanya," ujar Hatta. Hatta mencontohkan, pada pembangunan jalan tol Sumatra, pihak swasta tidak bersedia menggarap proyek tersebut karena secara komersial belum menarik. Selain itu, IRR-nya pun masih rendah. "Oleh sebab itu, pemerintah mengambil inisiatif untuk penunjukkan langsung penugasan kepada BUMN dan kita pemerintah menempatkan dana di situ. Sehingga dengan dana penyertaan pemerintah itu BUMN bisa melakukan leverage penambahan modal dan dia bisa mengembangkan itu. Itu contoh BUMN," jelasnya. Sementara contoh swasta dijelaskan Hatta adalah pemerintah memberikan semacam insentif dan penjaminan. Kedua hal tersebut dikatakannya juga merupakan PPP yang memungkinkan investor merasa lebih aman dalam menjalankan proyek. "Skema-skema itu penting untuk dikembangkan. Tapi tetap saja kita mengedepankan (prinsip) transparan dan akuntabel," kata Hatta. (Sakina Rakhma Diah Setiawan/Kompas.com)Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
