JAKARTA. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) tengah mengevaluasi daftar proyek infrastruktur yang telah ditetapkan masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015- 2019. Evaluasi ini dilakukan untuk meratakan pembagian peran dalam pembangunan infrastruktur nasional.

Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Bappenas Wismana Adi Suryabrata mengatakan, lewat evaluasi RPJMN ini pemerintah akan memilah proyek mana saja yang pelaksanaannya bisa diserahkan ke Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau swasta secara murni, mana proyek yang dijalankan dengan mekanisme kerjasama pemerintah dan swasta, maupun proyek yang harus dibiayai dengan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Jadi semua sedang dilihat, mana yang bisa swasta, mana yang KPS, mana yang bisa BUMN," ungkapnya kepada KONTAN, belum lama ini.

Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) Taufik Widjoyono menambahkan, di kementeriannya ada beberapa proyek infrastruktur yang pembangunannya potensial diserahkan ke swasta secara murni. Antara lain pembangunan proyek jalan tol khususnya di Pulau Jawa Proyek tersebut memiliki tingkat keuntungan bersih (IRR) baik.

"Tol pasti, tapi untuk Cisundawu dan Trans Sumatera belum berani," katanya.

Selain itu, kata Taufik, proyek lain yang juga berpotensi dilepas ke swasta adalah pembangunan proyek pembangkit listrik mikro hidro. Harus dimaksimalkan Sementara itu, Kementerian Perhubungan (Kemhub) juga mulai berencana untuk membuka pintu bagi swasta untuk berbagai proyek di Kemhub terutama di bidang konektivitas.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menuturkan, demi menghemat dana APBN, pemerintah akan menawarkan sejumlah proyek ke pihak swasta. Apabila swasta menyerah, proyek tersebut baru akan diserahkan ke BUMN.

"Bagaimana swasta diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk mengelola, bekerjasama dan memberikan pelayanan kepada masyarakat supaya APBN ini dapat digunakan ke banyak daerah,” ujar Budi akhir pekan lalu.

Budi berharap dengan strategi ini nantinya dana APBN bisa dimaksimalkan. Menurutnya di saat kondisi ekonomi saat ini yang masih lemah, dana investasi bisa menstimulus kegiatan masyarakat. Sayang, Budi masih belum mau merinci proyek apa saja yang akan ditawarkan ke swasta.

Yang pasti, kini mantan Direktur Angkasa Pura II itu telah meminta seluruh Direktur Jenderal di Kemhub untuk menginventarisasi sejumlah aturan bisa mendorong swasta untuk berinvestasi di proyek pemerintah. Semuanya dilakukan agar aturan bisa sejalan dengan upaya memberdayakan swasta.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News