KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kebijakan Pemerintah Arab Saudi yang mewajibkan perekaman data sidik jari dan retina mata atau biometrik kepada pemohon visa kunjungan kian merepotkan jamaah umrah dan haji. Pasalnya, kemampuan lembaga yang ditunjuk Pemerintah Arab Saudi yakni Visa Facilitation Services (VPS) Tasheel terbatas.

VFS Tasheel hanya memiliki 34 perwakilan di Indonesia. Lembaga ini hanya berada di kota besar saja seperti Jakarta dan Bandung dan hanya mampu melayani sekitar 1.000 orang per hari dan hanya sekitar 300 an orang di daerah.

Padahal pemohon visa dari warga Indonesia ke Arab Saudi terus meningkat tiap tahun. Jamaah umrah tahun lalu saja mencapai 1,2 juta, belum termasuk haji, visa tenaga kerja, pelajar dan bisnis. Walhasil kebijakan yang berlaku akhir September 2018 ini menyulitkan, bahkan membebani warga yang ingin ibadah ke tanah suci.

Karena itu, Pemerintah Indonesia mengirimkan surat kepada Pemerintah Arab Saudi meminta menunda kebijakan wajib perekaman biometrik hingga layanan memadai.

Menurut Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan, kebijakan tersebut sulit diterapkan lantaran tempat tinggal calon jamaah haji dan umrah tersebar di berbagai daerah. "Indonesia sangat luas karena kita negara kepulauan," ujarnya, Jumat (4/1).

Proses perekaman biometrik ini sebenarnya bisa dilakukan saat jamaah umrah tiba di Arab Saudi. Perekaman juga bisa dilakukan di bandara sesuai embarkasi masing-masing.

Menurut Lukman, Pemerintah Arab Saudi tengah mempertimbangkan permintaan Indonesia tersebut. Namun ia menegaskan, Indonesia tetap menghormati dan menghargai kebijakan yang sepenuhnya merupakan otoritas Arab Saudi.

Menambah biaya jamaah

Proses rekam biometrik di VFS Tasheel sejatinya tak banyak berbeda dengan proses rekam biometrik saat membuat Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik. Prosesnya, hanya butuh waktu sekitar 10 - 15 menit dengan catatan tidak ada gangguan server.

Berdasarkan pantauan KONTAN di salah satu layanan VFS Tasheel di Jakarta Selatan, jumlah antrian di kantor tersebut setiap hari mencapai seribuan orang. Ada pun layanan waktu perekaman data tidak dibatasi sehingga sering melewati jam selesai opeasional pada pukul 16.00 WIB.

Jamaah umrah asal Bekasi, Slamet (57) baru mendapatkan layanan perekaman biometrik pukul 17.00 WIB. Slamet merasa proses biometrik tidak mempersulit perjalanan ibadahnya, lantaran pengurusannya dibantu biro perjalanan umrah.

Memang proses biometrik ini membuat jamaah harus mengeluarkan biaya tambahan US$ 7 per orang. Arpi (62) salah satu calon jamaah umrah menyebut biaya untuk proses bioemtrik yang ia tanggung sekitar Rp 109.000 per orang. Proses ini menambah panjang rangkaian persiapan jamaah.

"Seharusnya tidak perlu cukup urus di imigrasi saja,"ujarnya.

Kesulitan perekaman ini juga dialami jamaah dari berbagai daerah. Misalnya jamaah dari Bali harus merekam biometrik ke Banyuwangi. Juga wilayah lain di Maluku dan daerah-daerah kepulauan.

Karena itulah, Kemnag berharap VFS Tasheel bisa segera membuka layanan di seluruh kabupaten dan kota di Indonesia. Tujuanya agar jamaah Indonesia tidak terganggu oleh ribetnya layanan birokrasi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Noverius Laoli