KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Iran telah menolak proposal Amerika Serikat (AS) yang bertujuan untuk mengakhiri perang yang sedang berlangsung. Pejabat senior politik-keamanan Iran kepada Press TV yang dikelola pemerintah pada Rabu (26/3) mengatakan, gencatan senjata hanya akan terjadi berdasarkan syarat dan jadwal Teheran.

Seperti dikutip Anadolu Agency, pejabat tersebut mengatakan Iran menanggapi inisiatif Amerika secara negatif, menekankan bahwa berakhirnya "perang yang dipaksakan" akan bergantung sepenuhnya pada syarat-syarat yang ditetapkan oleh Republik Islam Iran.

Menurut pejabat tersebut, Iran menguraikan lima syarat untuk mengakhiri perang, termasuk penghentian total "agresi dan pembunuhan."

TikTok, Tokopedia, TikTok Shop Hadirkan Ramadan Ekstra Seru, Gerakkan Ekonomi Lokal

Syarat-syarat tersebut juga mencakup pembentukan mekanisme konkret untuk memastikan perang tidak akan kembali terjadi di Iran, serta pembayaran ganti rugi perang dan reparasi yang “dijamin dan didefinisikan secara jelas”.

Teheran selanjutnya menyerukan diakhirinya perang di semua front dan untuk semua “kelompok perlawanan” yang terlibat di seluruh wilayah.

Pejabat tersebut juga menekankan perlunya pengakuan internasional dan jaminan atas hak kedaulatan Iran untuk menjalankan otoritas atas Selat Hormuz.

Sebelumnya AS mengirimkan rencana 15 poin kepada Iran yang bertujuan untuk menyelesaikan konflik di Timur Tengah, menurut sebuah laporan pada hari Selasa.

The New York Times, mengutip dua pejabat yang diberi pengarahan tentang diplomasi tersebut, mengatakan proposal tersebut disampaikan melalui Pakistan dan menguraikan langkah-langkah untuk mengatasi program nuklir dan rudal balistik Iran serta keamanan maritim di Selat Hormuz.

AS dan Israel telah melakukan serangan udara terhadap Iran sejak 28 Februari, menewaskan lebih dari 1.340 orang hingga saat ini, termasuk Pemimpin Tertinggi saat itu, Ayatollah Ali Khamenei.

Iran membalas dengan serangan pesawat tak berawak dan rudal yang menargetkan Israel bersama Yordania, Irak, dan negara-negara Teluk yang menampung aset militer AS, menyebabkan korban jiwa dan kerusakan infrastruktur serta mengganggu pasar global dan penerbangan.