KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Agama (Kemenag) menjelaskan, syarat penggunaan rekomendasi dari Kemenag untuk pengurusan paspor umrah telah dicabut. 

Melansir laman Kemenag.go.id, menurut Kemenag, ketentuan itu memang sebelumnya diterbitkan Ditjen Imigrasi.

“Pihak Imigrasi memang yang mempersyaratkan itu. Jadi kalau itu dicabut kembali, sudah sesuai kewenangannya. Semoga bisa memudahkan jemaah,” ujar Jubir Kemenag Anna Hasbie di Jakarta, Minggu (26/2/2023).

BRI Terbitkan Surat Berharga Komersial, Dukung Pendalaman Pasar Keuangan Nasional

Dia menambahkan, “Dulu yang mempersyaratkan rekomendasi Kemenag itu Ditjen Imigrasi. Jadi sejak dulu tidak ada upaya Kemenag untuk mempersulit penerbitan paspor umrah,” sambungnya.

Baca Juga: Revisi UU Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Ini Poin-Poin yang Perlu Diperhatikan

Anna menjelaskan, ketentuan itu diterbitkan Ditjen Imigrasi Kemenkumham sebagai pihak yang berwenang menerbitkan paspor pada tahun 2017. Sekitar awal Maret 2017, kata Anna, Kementerian Agama menerima surat edaran dari Ditjen Imigrasi mengenai adanya persyaratan tambahan berupa rekomendasi dari Kemenag dalam proses pengurusan paspor umrah. 

Pada waktu itu, Kemenag diminta memberitahukan kepada Kankemenag Kabupaten/Kota tentang adanya persyaratan tambahan tersebut agar mereka bisa menindaklanjutinya. 

“Edaran Ditjen Imigrasi itu lalu diinformasikan ke Kankemenag Kabupaten/Kota untuk ditindaklanjuti," sebutnya. 

Baca Juga: Pemerintah Diminta Segera Terbitkan Keppres Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji

Karena sudah dicabut, nantinya jemaah sudah tidak perlu lagi meminta rekomendasi Kemenag.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News