Jakarta. Pemerintah akan bertindak tegas terhadap keberadaan transportasi berbasis aplikasi. Mereka menyatakan, akan mencabut usaha kendaraan berbasis aplikasi.

Menteri Perhubungan, Ignasius Jonan mengatakan, dari hasil Rapat Koordinasi yang digelar di Kantor Kementerian Koordinator Politik Hukum Rabu (1/6), pemerintah memberikan tiga syarat bagi pengelola transportasi berbasis aplikasi yang ingin beroperasi di Indonesia.

Pertama, pengemudi harus memiliki surat izin mengemudi sesuai yang disyaratkan pemerintah. Kedua, harus mengurus KIR. Ketiga, STNK mereka harus atas nama badan hukum.

GAGASAN: Mencegah Politisasi dalam Penetapan Status Bencana Nasional

Namun, walau syarat tersebut sudah diberikan, belum banyak pengelola yang memenuhi syarat tersebut. Untuk syarat KIR misalnya, dari sekitar 3.300 armada transportasi berbasis online yang diberikan rekomendasi uji KIR oleh Ditjen Perhubungan Darat, sampai saat ini yang sudah mengurus itu baru 300 sampai 400 armada.

Jonan mengatakan, kalau syarat tersebut tidak terpenuhi dan pengelola tetap memaksa mereka jalan, pemerintah akan menangkap armada tersebut kemudian mengandangkannya. Kalau kesalahan tersebut diulang sampai tiga kali oleh pengelola yang sama, pihaknya akan mengirim surat teguran.

"Kalau tiga kali tidak digubris, akan dicabut izin usahanya," katanya Rabu (1/6).

Rudiantara, Menteri Komunikasi dan Informatika mengatakan, selain mencabut izin usaha, pemerintah juga akan memblok aplikasi pengelolanya

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News