KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) mengingatkan presiden terpilih hasil Pemilu 2024, Prabowo Subianto, untuk segera membentuk Badan Sawit Indonesia jika nanti dilantik. 

Wakil Ketua Umum III Gapki, Satria B Wibawa menilai Badan Sawit Indonesia ini bisa menjadi solusi perbaikan tata kelola industru sawit dari hulu hingga hilir. Bahkan menurutnya melalui badan ini masalah stagnasi produksi juga bisa diselesaikan. 

"Kebutuhan Badan Sawit Indonesia yang akan dibentuk presiden terpilih itu juga menjawab apa programnya presiden terpilih, antara lain hilirisasi," jelas Satria dalam Halal Bihalal Gapki di Jakarta Selasa petang (30/4). 

Baca Juga: Gapki Minta Program B50 Prabowo-Gibran Ditinjau Kembali, Ini Alasannya

Gapki mengingatkan target pemerintah bisa meningkatkan produksi minyak sawit mentah (CPO) pada tahun 2045 menuju Indonesia Emas bisa mencapai 100 juta ton. 

Target ini bisa dicapai jika hambatan produktivitas dapat atasi dengan baik. Mengingat saat ini industri sawit mengalami stagnasi produksi CPO yang hanya mencapai 50 juta ton per tahun. 

"Kurang dari 20 tahun, apa bisa kita mengejar target 100 juta tin dengan banyak fakta yang ada di lapangan," ungkapnya. 

Menurut Satria, ada empat hambatan di dunia sawit saat ini. Hal inilah yang menjadi alasan penting mengapa pembentukan Badan Sawit Indonesia perlu didukung. 

Pertama, di lapangan sudah tidak ada tambahan lahan kebun sawit. Kedua, sebagian besar lahan sawit sudah butuh replanting. 

Ketiga, ada potensi berkuangnya lahan karena UU Cipta Kerja, dimana kebun sawit akan direforestasikan. Keempat, keterbatasan lahan produksi juga dibarengi dengan maraknya penjerahan dan pencurian sawit. 

"Untuk itu perlu kita kawal pembentukan badan ini segera diwujudkan," jelasnya. 

Sebelumnya, Perwakilan Tim Kampanye Nasional (TKN) calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, Panji Irawan mengatakan, Prabowo-Gibran mendukung pembentukan Badan Sawit Indonesia untuk menjembatani petani agar semakin berkembang. 

Ia mengatakan, hal tersebut mencontoh kebijakan Malaysia yang memiliki badan otoritas sawit. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Khomarul Hidayat