KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Jelang akhir tahun pemerintah melakukan extra effort penagihan pajak baik lewat intesifikasi maupun ekstensifikasi.  Upaya tersebut diharapkan bisa mendomplang penerimaan pajak akhir tahun yang masih kurang Rp 559,09 triliun.

Sampai dengan akhir Oktober 2019, upaya ekstra effort penagihan dari Wajib Pajak (WP) baru sebesar Rp 120 triliun. Sementara, intensifikasi dari penagihan pajak mencapai Rp 13 triliun dari total tunggakan tahun 2018 sebesar Rp 17 triliun. Sehingga jika diakumulasi bisa mencapai sekitar Rp 133 triliun.

Baca Juga: Pemerintah kejar pajak Netflix dan Google dengan omnibus law

Perlindungan Data Nasabah Jadi Kunci Utama Kebijakan Keamanan Krom Bank

Direktur Potensi, Kepatuhan, Penerimaan Pajak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Yon Arsal mengatakan realisasi pihaknya akan terus melakukan penagihan dengan memaksimalkan kualitas data yang dimiliki pihaknya sebagai pentuk ekstensifikasi ektra effort.

Yon bilang sebelum melakukan penagihan pihaknya terlebih dahulu melakukan pemeriksaan dan pengawasan sampai baik ditingkat Kantor Pelayanan Pajak (KPP) maupun Kantor Wilayah (Kanwil). “Sudah lebih dari Rp 120 triliun sampai Oktober, harapannya ke depan bisa tumbuh lagi,” kata Yon, Senin (25/11). 

Di sisi lain, Direktur Pemeriksaan dan Penagihan DJP Kemenkeu Irawan mengatakan extra effort intensifikasi penagihan yang dijalankannya adalah dengan melakukan pendekatan ke WP dan meninjau pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT).

Baca Juga: Pemerintah akan memajaki perusahaan digital seperti Netflix dan Amazon

Setidaknya terdapat empat tahap dalam melakukan uji kepatuhan dengan basis data finansial dari pihak ketiga sebelum penagihan. Pertama,persiapan dengan melakukan profiling wajib pajak. Kedua, melakukan analisis dengan menyandingkan data yang diperoleh dengan laporan SPT. Kemudian ada verifikasi langsung ke lapangan. 

Ketiga, membuat laporan hasil analisis. Keempat, melakukan klarifikasi kepada wajib pajak terkait data hasil analisis secara persuasif dan bertahap. Irawan memastikan DJP tidak akan langsung melakukan pemeriksaan atas hasil analisis yang sudah dilakukan.

Namun demikian, Direktur Eksekutif Center for Indonesia Tax Analysis (CITA) Yustinus Prastowo menilai penagihan sepertinya akan menjadi masalah otoritas perpajaka. Alasannya jarak antara tunggakan dengan hak menagih cukup jauh. 

Prastowo menyarankan pada saat penagihan kantor pajak perlu menyertakan delinquency audit saat pemeriksaan pajak sekaligus mendata aset penanggung pajak. “Sehingga saat penagihan aktif sudah ada informasi yang akurat tentang aset,”  kata Prastowo kepada Kontan.co.id, Senin (25/11).