JAKARTA. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) membutuhkan anggaran Rp 166 triliun untuk tahun anggaran 2017. Anggaran sebesar itu untuk menggenjot pembangunan infrastruktur. 

Perkiraan kebutuhan anggaran tersebut, dibuat Kementerian PUPR berdasarkan hasil konsultasi regional dengan satuan kerja kementerian tersebut di daerah.

Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Kementerian PUPR mengatakan, kebutuhan anggaran tersebut diperlukan untuk melaksanakan empat program pemerintahan Jokowi- JK. 

Pertama, untuk mendukung konektivitas atau keterhubungan antar wilayah yang besaran kebutuhan anggarannya mencapai Rp 38,6 triliun.

Kedua, mendukung keseimbangan antar wilayah yang kebutuhan anggarannya mencapai Rp 37 triliun. Ketiga, mendukung kedaulatan energi dan pangan Rp 60,9 triliun. Dan keempat, untuk mendukung peningkatan kualitas hidup Rp 29,4 triliun. 

Basuki Hadimuljono, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengatakan, meski kebutuhan anggaran mencapai Rp 166 triliun, pihaknya akan berusaha menyesuaikan dengan pagu indikatif anggaran kementeriannya untuk 2017 yang hanya mencapai Rp 104 triliun.

"Akan dicoba," katanya dalam sebuah penyataan yang dikeluarkan di Jakarta Selasa (19/4).

Basuki mengatakan, untuk penyesuaian tersebut pihaknya akan menempuh beberapa cara. Salah satunya, menunda dan memotong anggaran yang tidak masuk dalam program prioritas

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Dikky Setiawan