KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah berencana tetap konsisten menambah penerbitan surat berharga negara (SBN) ritel di tahun depan. Hal ini dalam rangka pembiayaan defisit anggaran yang diproyeksi masih akan bersumber dari utang, terutama penerbitan surat berharga di dalam negeri. Hal tersebut disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani saat memberikan tanggapan atas pandangan fraksi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terhadap Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2020. Di hadapan anggota Rapat Paripurna ke-19, Selasa (11/6), Sri Mulyani menjelaskan, pada tahun 2020 pemerintah menerapkan kebijakan fiskal ekspansif untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi di tengah pelemahan ekonomi global.
“Defisit RAPBN tetap dijaga dalam batas aman dan tetap taat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan landasan konstitusi kita,” ujarnya. Pemerintah, lanjutnya, berupaya agar realisasi defisit anggaran lebih rendah daripada target sehingga risiko fiskal terkendali. Namun, ia mengakui, sumber utama pembiayaan defisit masih akan berasal dari utang terutama penerbitan SBN Sri Mulyani menegaskan, pengelolaan utang dilakukan secara hati-hati, transparan, dan akuntabel sesuai aturan perundang-undangan dan prinsip pengelolaan utang yang baik yang dianut secara global (
international best practices). “Pemanfaatan utang juga ditujukan untuk kegiatan produktif dan investasi dalam rangka pembangunan infrastruktur dan berbagai program prioritas lain yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tutur dia. Adapun, penerbitan SBN rencananya tetap akan difokuskan di dalam negeri. Sri Mulyani menyebut, penerbitan SBN ritel di tahun depan akan lebih banyak. Menurutnya, ini sejalan dengan upaya pemerintah memperluas basis investor obligasi dalam negeri dan pendalaman pasar obligasi pemerintah. “Serta untuk meminimalkan volatilitas global dan menjaga stabilitas. Sehingga lebih banyak lagi masyarakat Indonesia sendiri yang membiayai pembangunan,” pungkasnya. Selain itu, bagi masyarakat, Sri Mulyani mengatakan SBN ritel akan menjadi alternatif investasi yang aman dan menjanjikan tingkat imbal hasil yang menarik di masa depan. Sama seperti tahun ini, pemerintah berencana memperbanyak penerbitan SBN berdenominasi rupiah dan mengurangi emisi SBN valas dalam rangka mitigasi tingginya risiko nilai tukar dan volatilitas global tahun depan. Dengan begitu, porsi utang valas Indonesia semakin terdilusi dan menurun trennya dari pada tahun 2018 yang berada di kisaran 40,97% dari total outstanding utang.
Adapun, arah kebijakan utang tahun 2020 yang disampaikan Menkeu dalam tanggapannya di Rapat Paripurna antara lain mengendalikan utang dalam rasio 29,4%-30,1% terhadap PDB, memenuhi aspek kehati-hatian, produktivitas, efisiensi, dan menjaga keseimbangan makro, dan mendorong pendalaman pasar keuangan domestik dengan penerbitan SBN ritel lebih masif. Juga meningkatkan sinkronisasi dalam penerbitan SBN dengan ketersediaan kas untuk memimalisasi kas idle serta efisiensi biaya utang, meningkatkan peran pembiayaan utang dalam kerangka stabilitas pasar keuangan, memperluas cakupan partisipan
Bond Stabilization Framework (BSF). Pemerintah juga akan mendorong pengelolaan utang secara aktif dalam kerangka Sovereign Asset Liability Management sebagai mitigasi risiko likuiditas dan solvabilitas fiskal, sekaligus mendukung harmonisasi kebijakan fiskal dan moneter. Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News Editor: Yudho Winarto
