KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Keuangan telah menyalurkan anggaran perlindungan sosial sebesar Rp 443,4 triliun sepanjang 2023. Anggaran tersebut digelontorkan untuk melindungi daya beli masyarakat kurang mampu atau miskin.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, anggaran yang dikeluarkan pemerintah untuk melindungi masyarakat miskin ini terbilang cukup besar. Pasalnya, masyarakat belum sepenuhnya pulih dari pandemi Covid-19 juga masih harus dihadapkan dengan kenaikan harga pangan.

“Belanja bansos ini cukup dijaga pada level yang tinggi. Karena masyarakat rentan kita belum benar benar pulih atau bahkan mengalami tekanan baru seperti harga beras yang naik,” tutur Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KITA, Selasa (2/1).

Baca Juga: Jokowi Tegaskan BLT El Nino Diluncurkan untuk Bantu Masyarakat Terdampak Kekeringan

Karena situasi perekonomian domestik dihadapkan pada kenaikan harga pangan, pemerintah pun akhirnya menambahkan penebalan bansos.

Di antaranya, penyaluran bantuan PKH untuk 9,9 juta keluarga sebesar Rp 28,1 triliun. Kemudian, kartu sembako kepada 18,7 juta KPM sebesar Rp 44,5 triliun dan Bantuan Langsung Tunai  (BLT) El-Nino untuk 18,6 juta sebesar Rp7,5 triliun.

Disamping itu, pemerintah juga memberikan tambahan subsidi BBM sebanyak 16,5 juta kiloliter dengan anggaran Rp 21,3 triliun, Subsidi listrik Rp 68,7 triliun untuk 64,5 terawatt hour, subsidi bunga KUR Rp 40,9 triliun untuk 4,6 juta debitur, dan bantuan pangan untuk 21,3 juta keluarga sebesar Rp 7,8 triliun.

“Selain itu juga transfer ke daerah ada Rp 10,4 triliun dalam bentuk BLT Desa diberikan kepada 2,9 juta masyarakat desa,” ungkapnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Herlina Kartika Dewi