KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Jakarta Propertindo (Jakpro) akan membangun membangun dua proyek hunian untuk mendukung program rumah tanpa uang muka alias DP Rp 0 tahun depan. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta ini akan membangun sekitar 6.900 unit hunian di dua proyek tersebut.

Proyek hunian tanpa DP itu akan dibangun di Depo LRT Jakarta dan di Jalan Yos Sudarso, Jakarta Utara. Keduanya adalah proyek penugasan dari pemerintah provinsi DKI Jakarta.

Di Depo LRT Jakarta, Jakpro berencana membangun tiga tower hunian. Ada dua skenario yang disiapka untuk pembangunan proyek itu. Pertama, seluruh unit yang dibangun akan diperuntukkan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Kedua, sebagain unit akan dialokasikan sebagai hunian komersial.

Jika menggunakan skenario pertama maka jumlah unit hunian yang akan dibangun akan mencapai 5.700 unit. Sementara jika memakai skenario kedua, Jakpro akan membangun 4.500 unit. Di Yos Sudarso, akan membangun dua tower hunian di lahan seluas 3,6 hektare (ha) dengan kapasitas 1.222 unit yang seluruhnya akan diperuntukkan untuk MBR.

Meskipun penugasan itu baru akan dikerjakan tahun depan, Direktur Jakpro Hendra Lesmana mengatakan, pihaknya sudah mulai melakukan persiapan sejak tahun ini. "Kami sudah menyiapkan satu tower di atas Depo LRT. Kami lakukan persiapkan sambil menunggu berbagai peraturan terkait DP Rp 0 agar bisa dipasarkan. Kalau sekarang belum bisa dipasarkan karena aturannya belum keluar," kata Hendra di Jakarta akhir pekan lalu.

Hendra belum bisa menyebutkan nilai investasi yang akan digelontorkan untuk pengembangan dua proyek itu. Namun, yang pasti Jakpro akan mengajukan penyertaaan modal daerah (PMD) untuk membiayai investasi awal proyek itu sekitar Rp 230 miliar.

PMD itu hanya sekitar 30% dari total investasi yang dibutuhkan Jakpro untuk pengembangan tahap pertama. Nantinya, kekuarang investasinya akan dibiayai dari hasil penjualan unit hunian.

Menurut Hendra, Jakpro mengajukan PMD hanya sebagai modal awal saja untuk memulai pengembangan proyek itu. Apalagi, lanjutnya, margin keuntungan dari pembangunan rumah MBR sangat tipis sehingga dibutuhkan dukungan ekuitas dari pemegang saham.

Saat ini, Jakpro masih menunggu aturan dari pemerintah terkait mekanisme pemasaran hunian DP Rp 0. "Terbaru, pemprov saat ini sedang membentuk tim komunikasi untuk DP Rp0 sehingga nantinya informasi yang disampaikan ke publik bisa lebih terperinci dan sesuai dengan progress yang dilakukan pemerintah." kata Hendra.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Khomarul Hidayat