KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) fokus pelaksanaan tiga program pada tahun 2021.

Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Himawan Arief Sugoto mengingatkan, penyusunan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) untuk tahun depan, perlu memperhatikan Struktur Organisasi dan Tata Laksana yang terbaru. Serta implementasi kebijakan nasional dalam merespon kondisi ekonomi dan keuangan negara.

Himawan mengatakan, dalam penyusunan RKA-KL untuk tahun 2021 dilakukan redesign Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP), sebagai tindak lanjut penyederhanaan program secara nasional. Khusus pada Kementerian ATR/BPN, semula terdiri dari 11 program maka tahun depan dilakukan redesain menjadi tiga program.

"Yaitu program dukungan manajemen, program pengelolaan dan pelayanan pertanahan serta program penyelenggaraan tata ruang," ujar Himawan dalam keterangan tertulis yang diterima Kontan.co.id, Senin (19/10).

Baca Juga: Soal bank tanah, 3 menteri ini yang kelak akan jadi pengelola

Himawan mengatakan, pagu alokasi anggaran untuk tahun 2021 mengakomodir program-program prioritas. Yakni Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, melalui Peta Bidang Tanah (PBT) serta Sertipikat Hak Atas Tanah (SHAT).

Selain itu, akan dilakukan optimalisasi pelaksanaan Reforma Agraria, Pemetaan Zona Nilai Tanah, Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah, Persetujuan Substansi Rencana Detail Tata Ruang serta percepatan digitalisasi dokumen pertanahan.

"Di samping itu, Kementerian ATR/BPN juga berfokus dalam percepatan penyusunan peraturan pelaksanaan atas terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja, pengembangan sumber daya manusia dan peningkatan pemeringkatan nilai Reformasi Birokrasi," ungkap dia.

Himawan menginstruksikan agar perencanaan anggaran dapat dilakukan dengan tepat. Ia menargetkan, serapan anggaran tahun 2021 telah mencapai 90% pada September 2021.

"Nanti kita tinggal menyusun rencana kerja untuk tahun berikutnya," tutur Himawan.

Selanjutnya: BPN: Hingga awal Oktober, realisasi pendaftaran sertifikat tanah mencapai 88,9%

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Herlina Kartika Dewi