KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah dan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI telah menyepakati penyertaan modal negara (PMN) yang didapatkan oleh tiga BUMN, yakni PT PLN, PT Hutama Karya (HK), dan PT Sarana Multigriya Finansial di 2019. Total PMN ketiganya sebesar Rp 17,8 triliun.

PMN yang didapatkan oleh tiga BUMN ini ada dalam pembiayaan investasi yang telah disepakati pemerintah dengan Banggar DPR yang jumlahnya sebesar Rp 74,8 triliun di mana pembiayaan untuk BUMN sebesar Rp 17,8 triliun.

Rinciannya, PMN untuk PT PLN sebesar Rp 6,5 triliun, PT HK sebesar Rp 10,5 triliun, dan PT SMF sebesar Rp 0,8 triliun. Awalnya, dalam nota keuangan RAPBN 2019, jumlah PMN yang diberikan kepada PT PLN sebesar Rp 10 triliun dan PT HK Rp 7 triliun.

Sekertaris Menteri BUMN Imam A Putro menjelaskan, PMN yang didapatkan PLN dan HK digunakan untuk kegiatan yang produktif. PMN PLN, menurut Imam, digunakan untuk program pembangunan listrik desa.

Sementara, PMN HK, juga digunakan untuk pembangunan jalan tol yang produktif.

"PLN mendukung elektrifikasi sampai 2024 itu 100%, dalam rangka untuk listrik desa dan sudah disampaikan desa mana saja," kata Imam di Gedung DPR RI, Kamis (20/9).

“PMN HK juga kami pastikan tidak ada untuk tol Balikpapan-Samarinda,” lanjutnya.

Meski sudah disepakati, adanya PMN bagi BUMN ini, khususnya bagi PLN dan HK sempat dipertanyakan oleh anggota Banggar. Sebab, PLN dan HK sudah beberapa kali minta pembiayaan PMN.

“Kalau tidak salah PLN ini sudah beberapa kali meminta PMN, dan dulu mengeluh dengan adanya revaluasi aset yang mengakibatkan PLN tidak bisa membayar pajak,” ujar Anggota Banggar dari partai Gerindra, Bambang Haryo.

“Saya juga khawatir PMN Hutama Karya untuk jalan tol Samarinda dan Balikpapan yang tidak akan laku,” sambungnya.

Asal tahu saja, dalam nota keuangan RAPBN 2019 dijelaskan, alokasi investasi kepada PT HK akan dimanfaatkan untuk mendukung penyelesaian ruas-ruas prioritas dari Jalan Tol Trans Sumatra, yaitu Pekanbaru-Dumai, Terbanggi Besar-Pematang Panggang, Pematang Panggang-Kayu Agung, dan Padang-Pekanbaru.

Sementara, alokasi investasi kepada PT PLN pada tahun depan ditujukan untuk memperbaiki struktur permodalan dan kapasitas usaha PLN dalam rangka membiayai pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan. Alokasinya adalah untuk program listrik pedesaan, transmisi, dan gardu induk untuk mendukung rasi elektrifikasi 97% pada tahun depan.

Alokasi investasi untuk PT SMF akan digunakan untuk kesinambungan pembiayaan perumahan dalam KPR FLPP. Harapannya, porsi pemerintah dalam pembiayaan PLPP turun jadi 75% dari 90%.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Herlina Kartika Dewi