KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Pratama Widya Tbk (PTPW) tengah menyambut lelang proyek yang sudah dibuka untuk tahun anggaran 2021. Salah satu lelang proyek yang telah dibuka adalah proyek infrastruktur dari pemerintah. 

"2021 sudah dimulai kualifikasi tender, beberapa sudah kami ikuti, kami berharap di 2021 awal sudah bisa kita kerjakan," jelas Direktur Utama Pratama Widya Andreas Widhatama Kurniawan menjawab pertanyaan Kontan dalam webinar bertajuk Peran Sektor Konstruksi Dalam Masa Pemulihan Pandemi Covid-19, Kamis (15/10).

Andreas menjelaskan Pratama Widya memang fokus untuk membidik proyek infrastruktur untuk tahun depan ketimbang non-infrastruktur. Sebab menurutnya, pasar untuk non-infrastruktur tengah mengalami penurunan. Dus, Pratama Widya lebih selektif dalam memilih jenis proyek yang diikuti. 

Untuk kesiapan tersebut, Andreas menjelaskan saat ini kondisi likuiditas Pratama Widya cukup baik. Berdasarkan data yang dipaparkan, pada semester I-2020, debt to equity ratio (DER) PTPW tercatat sekitar 0,2 kali dan interest bearing debt to equity sekitar 0,1 kali. 

Baca Juga: Pratama Widya (PTPW) alokasikan belanja modal Rp 103,76 miliar di 2020

Liabilitas jangka pendek tercatat sebesar Rp 72,22 miliar dan liabilitas jangka panjang sebesar Rp 87,56 miliar. Adapun kas dan setara kas tercatat sebesar Rp 770,86 juta. 

"Sementara fundamental masih cukup baik, pemakaian utang sangat aman dan kami mengandalkan kas perusahaan dan ada standby loan yang memang belum kita gunakan. Belum ke arah obligasi," jelas Andreas. 

Hingga akhir September 2020 PTPW membukukan kontrak baru sebesar Rp 141 miliar atau setara 86% dari target yang ditetapkan sebesar Rp 164 miliar. Sebanyak 74,98% berasal dari proyek infrastruktur. Dari jumlah kontrak baru tersebut, senilai Rp 131 miliar akan selesai di tahun ini. 

Proyek yang telah berhasil diselesaikan oleh PTPW selama pandemi Covid-19 adalah diaphgram wall dan boredpile jalan tol Balikpapan-Samarinda, boredpile dan pemancangan pembangunan dermaga IV Merak-Bakauheni, pemancangan pembangunan gedung Universitas Islam Internasional Indonesia Depok, retaining wall proyek kereta cepat Jakarta-Bandung bridge 10B dan 11A seksi II, secant pile pembangunan bendungan Semantok Jawa Timur, pemancangan Pollux Meistrstadt Batam dan boredpile pembangunan bendungan Temef di Timor Tengah Selatan.

Ke depan, Andreas melihat prospek konstruksi masih cukup bagus mengingat Bappenas telah merilis Rencana Pembangunan Jangka Menengah hingga tahun 2024 dengan jumlah anggaran sebesar Rp 6.445 triliun. Selain itu Kebutuhan pembangunan PUPR hingga 2024 sebesar Rp 2.000 triliun. 

Di tahun 2021, RAPBN di bidang infrastruktur menetapkan anggaran Rp 414 triliun. Kementerian PUPR mendapatkan anggaran paling besar yaitu Rp 149,8 triliun. Kemudian, peluang juga muncul dari rencana pembangunan ibu kota baru, dan 10 destinasi pariwisata prioritas.

Selanjutnya: Ini sebab Pratama Widya (PTPW) merevisi kinerja tahun ini

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Herlina Kartika Dewi