KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Keputusan pemerintah untuk tidak menaikkan upah minimum pekerja (UMP) di sebagian besar provinsi di Indonesia dan gaji aparatur sipil negara (ASN) pada tahun depan dinilai akan berefek pada pertumbuhan ekonomi. Pasalnya, kebijakan itu akan berdampak pada konsumsi masyarakat.

Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede menilai dengan kebijakan tersebut maka diperkirakan pertumbuhan konsumsi masyarakat menengah masih relatif lambat dibandingkan periode sebelum pandemi. 

Meski demikian, Josua mengatakan program-program bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat bawah dan menengah bawah masih berlanjut di 2021. Meskipun tidak sebesar pada tahun ini, tapi setidaknya dapat menjaga tingkat konsumsi dari kalangan bawah.

Dalam program pemulihan ekonomi nasional (PEN) 2021, pemerintah menganggarkan perlindungan sosial sebesar Rp 110,2 triliun. Jumlah ini lebih rendah sekitar 45,9% daripada anggaran dalam program PEN 2020 senilai Rp 203,9 triliun.

Baca Juga: Maaf ya, tahun depan tidak ada kenaikan gaji PNS

Anggaran perlindungan sosial tersebut digunakan untuk PKH bagi 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM), kartu sembako kepada 18,8 juta KPM, bansos tunai bagi 10 juta KPM, bantuan langsung tunai (BLT) dana desa, dan kartu prakerja. 

Kendati demikian, Josua menilai penemuan vaksin dan vaksinasi jadi kunci utama ekonomi. 

Kata Josua, dengan asumsi bahwa vaksin sudah dapat didistribusikan pada semester I-2021, ekspektasi masyarakat kelas atas juga diperkirakan akan dapat pulih.

Dengan begitu, akan menopang tingkat konsumsi di semester II-2021, seiring dengan proporsi total konsumsi di golongan masyarakat ini yang mampu mencapai 40%-45% dari total konsumsi nasional. 

Namun, apabila distribusi vaksin masih belum dapat optimal hingga semester I-2021, malah akan berakibat mendorong turunnya ekspektasi aktivitas ekonomi masyarakat. 

“Maka pemerintah perlu mempertimbangkan perluasan bantuan sosial untuk kalangan menengah demi menopang tingkat konsumsi masyarakat secara umum,” kata Josua kepada Kontan.co.id, Selasa (3/11). 

Kata Josua, bantuan sosial yang diberikan pada tahun 2021 akan turut mendukung pertumbuhan pengeluaran pemerintah di tahun 2021. Meskipun akan mengalami perlambatan bila dibandingkan dengan tahun 2020.  

Baca Juga: Kemenag usul 864.840 guru Non PNS dapat bantuan subsidi gaji

Sementara itu, dari komponen pertumbuhan ekonomi lainnya yakni investasi, diperkirakan akan mampu tumbuh positif di tahun 2021 seiring dengan pemulihan ekonomi global. Selain itu, didukung oleh deregulasi yang dilakukan pemerintah melalui Undang-Undang (UU) Cipta Kerja. 

“Pemulihan ekonomi global akan mendukung naiknya risk appetite dari para investor, sehingga investor asing akan mulai tertarik berinvestasi di Indonesia,” ujar Josua.

Dus, pemulihan ekonomi global diprediksi juga akan menopang harga komoditas utama Indonesia. Sehingga tingkat ekspor juga akan mengalami peningkatan. Secara umum, Josua memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia akan berada di kisaran 3%-4% dapa 2021. 

Selanjutnya: BPJS Ketenagakerjaan verifikasi 864.840 guru non PNS penerima bantuan subsidi gaji

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Herlina Kartika Dewi