KONTAN.CO.ID – JAKARTA. PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) menargetkan dividend payout ratio (DPR) sekitar 20%-25% untuk tahun buku 2026. Namun, keputusan final mengenai pembagian dividen tetap akan bergantung pada persetujuan pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Direktur Utama BTN Nixon L.P. Napitupulu mengungkapkan, pada dasarnya target DPR ini telah tercantum dalam Rencana Bisnis Bank (RBB) BTN. Pun, pihaknya masih konsisten dengan target payout ratio yang telah ditetapkan.

Baca Juga: BNI Ungkap Strategi Dongkrak DPK, Cost of Fund Turun 20 Bps

"Di RBB kita, di 2026 memang kita tulis 20%-25%, jadi kita masih konsisten dengan angka yang ditulis RBB. Tapi sekali lagi nanti ini bergantung pada saat RUPS diumumkan," ujar Nixon dalam public expose virtual, Kamis (10/9/2026).

Sekadar mengingatkan, tahun lalu bank pelat merah berkode saham BBTN ini memutuskan tak membagi dividen sama sekali. Nixon menjelaskan, itu utamanya disebabkan oleh transaksi akuisisi portofolio kredit dengan tingkat bunga yang lebih tinggi, yakni kredit pensiunan SMBC.

Nixon bilang penundaan pembayaran dividen saat itu perlu dilakukan untuk menjaga kecukupan modal (capital adequacy ratio/CAR), terutama di tengah rencana perubahan struktur portofolio kredit bank.

"Kalau kita mau merubah struktur laba atau struktur yield BTN ke masa depan, kita menunda membayarkan dividen supaya CAR-nya tidak langsung turun," jelasnya.

Di sisi lain, Nixon memastikan BTN belum memiliki rencana untuk membagikan dividen interim pada tahun 2026. Toh, dalam kisaran lima tahun terakhir BTN juga belum pernah membayarkan dividen interim. 

Makanya, hingga saat ini belum terdapat perubahan kebijakan terkait pembagian dividen interim. "Sampai hari ini kita belum merencanakan adanya dividend interim," kata Nixon.

Nixon menegaskan bahwa keputusan mengenai besaran dividen pada akhirnya merupakan kewenangan pemegang saham dan akan ditentukan melalui RUPS. "Dividen itu games-nya pemilik pemegang saham," tukasnya.

Baca Juga: BCA Catat Penyaluran KPR Rp144,3 Triliun hingga Juni 2026

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News