KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah optimistis pertumbuhan ekonomi di tahun ini bisa tembus 5% yaer on year (yoy), meskipun di tahun lalu, ekonomi dalam negeri lebih buruk dari proyeksi pemerintah. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2020 sebesar minus 2,07% yoy. Sementara,
outlook pemerintah di level minus 2,2% hingga 1,7% secara tahunan. Artinya, titik tengah proyeksi tersebut yakni minus 1,95%. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu mengatakan, optimisme pertumbuhan ekonomi tahun ini tercermin melalui beberapa indikator. Misal, purchasing managers index (PMI) Manufaktur pada bulan Januari 2021 yang kembali meningkat menjadi 52,2 dari 51,3 pada Desember 2020. Bahkan indeks manufaktur ini merupakan level tertinggi dalam enam tahun terakhir.
Selain itu, tingkat keyakinan masyarakat juga terus berada pada tren positif. Kata Febrio, proyeksi ekonomi tahun ini menunjukkan adanya tren pembalikan (rebound), searah dengan prediksi beberapa lembaga internasional.
Baca Juga: BPS ingatkan Covid-19 masih jadi tantangan berat bagi pertumbuhan ekonomi ke depan Misalnya, IMF yang memperkirakan ekonomi Indonesia tumbuh 4,8% yoy tahun ini. Lalu proyeksi Bank Dunia 4,4% yoy, dan perkiraan ADB sebesar 4,5% yoy. Namun demikian, Febrio bilang, adanya variasi angka proyeksi menunjukkan faktor ketidakpastian dari perkembangan Covid-19 dan proses pelaksanaan vaksinasi. “Ke depan, pemerintah akan tetap fokus pada langkah-langkah antisipatif dan responsif dalam menekan penyebaran pandemi COVID-19 serta mendorong keberlanjutan tren pemulihan ekonomi nasional,” kata Febrio, Jumat (5/2). Selain menggenjot vaksinasi, Febrio mengatakan, pemerintah tetap memperkuat testing, tracing, treatment(3T) dan mendorong kedisplinan memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan memakai sabun (3M) untuk mencapai
herd immunity. “APBN 2021 terus diarahkan untuk mendorong pemulihan ekonomi namun tetap konsolidatif dengan defisit 5,7% terhadap PDB. Program pemulihan ekonomi nasional (PEN) terus dilanjutkan untuk memastikan penanganan Covid-19 terus berjalan secara efektif, menjaga daya beli masyarakat, serta menstimulasi pemulihan dunia usaha,” ujar Febrio. Di sisi lain, Kemenkeu bersama dengan Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) juga terus melakukan koordinasi secara erat untuk memastikan bahwa proses pemulihan ekonomi nasional didukung oleh kebijakan yang kondusif, terpadu dan efektif. Febrio menyampaikan, kebijakan fiskal baik dalam bentuk insentif fiskal dan belanja negara, kebijakan moneter, makroprudensial, sistem pembayaran, kebijakan makroprudensial sektor keuangan, dan kebijakan penjaminan simpanan secara terpadu diarahkan selaras dengan reformasi struktural yang terus dilakukan.
Ia menegaskan, koordinasi dan sinergi kebijakan terpadu dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi sangat dibutuhkan untuk membantu pelaku ekonomi agar tetap dapat bertahan dan mulai melakukan ekspansi usahanya mengambil momentum pemulihan ekonomi yang sudah semakin nyata. Sementara itu, reformasi struktural untuk menghapus berbagai hambatan iklim usaha dan produktivitas terus dilakukan. Manfaatnya akan tercermin pada meningkatnya aktivitas ekonomi khususnya investasi yang menciptakan lapangan kerja. “Momentum reformasi terus diperkuat dalam fase pemulihan ekonomi, sebagaimana tercermin dalam aturan turunan UU Cipta Kerja yang telah dirampungkan dan segera dapat diimplementasikan,” imbuh Febrio.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News Editor: Khomarul Hidayat