KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Mulai memasuki tahun politik, pemerintah sepertinya tak berniat melonggarkan proyek infrastruktur pada tahun depan. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang jadi salah satu ujung tombak pembangunan infrastruktur nasional pada tahun depan dapat anggaran lebih banyak yaitu Rp 107,386 triliun. Jumlah tersebut meningkat dibanding tahun lalu yang mendapat anggaran senilai Rp 101,496 triliun. Dari nilai anggaran tersebut, tahun depan Kementerian PUPR punya banyak tugas menyelesaikan target Infrastruktur di beberapa sektor. Misalnya, pada sektor Bina Marga misalnya, dengan anggaran total Rp 41,67 Kementerian PUPR menargetkan pada tahun depan akan membangun 1.071 km pembangunan jalan, 46.658 km preservasi jalan, 20.084 m pembangunan jembatan, termasuk jembatan gantung. Kemudian 33 km pembangunan jalan tol, 1.467 m pembangunan flyover, underpass, dan terowongan, 585.102 m preservasi jalan. Pada sektor perumahan, dengan anggaran Rp 9,6 triliun, PUPR akan membangun 13.405 unit rumah susun, 180.000 unit rumah swadaya, 3.800 unit rumah khusus, dan 27.500 unit prasarana umun (PSU) perumahan. Ada juga pembangunan di sektor Sumber Daya Air dengan anggaran Rp 37,30 triliun dan sektor Cipta Karya dengan anggaran Rp 16,10 triliun Sementara secara total, dari nilai Rp Rp 107,386 triliun, sebesar 78% atau senilai Rp 83 triliun merupakan anggaran kontraktual. Yakni 11.336 paket senilai Rp 50 triliun merupakan kontrak tahunan dan tahun jamak (multiyears) baru dan 639 paket senilai Rp 33 triliun merupakan kontrak tahun jamak lanjutan. Hingga Selasa (26/12), telah ada 1.595 paket senilai Rp 9,38 triliun yang telah dilelang dengan rincian Dirjen Bina Marga telah melelang 706 paket senilai Rp 6,61 triliun, Dirjen SDA telah melelang 705 paket senilai Rp 2,21 triliun, Dirjen Cipta Karya telah melelang Rp 149 paket senilai Rp 465 miliar, dan Dirjen Penyediaan Perumahan telah melelang 4 paket senilai Rp 6,4 miliar. Di Dirjen SDA, meskipun sudah melelang dini beberapa paket TA 2018, belum ada satupun proyek bendungan baru yang dilelang. "Sejak 2014 totalnya ada 46 bendungan yang sudah dilelang, dimana tahun ini sudah ada 9 bendungan baru. Namun untuk tahun depan belum ada yang dilelang," kata Kepala Pusat Bendungan PUPR Ni Made Sumiarsih saat dihubungi Kontan.co.id, Selasa (26/12).
Tahun politik, PUPR tetap genjot pembangunan
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Mulai memasuki tahun politik, pemerintah sepertinya tak berniat melonggarkan proyek infrastruktur pada tahun depan. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang jadi salah satu ujung tombak pembangunan infrastruktur nasional pada tahun depan dapat anggaran lebih banyak yaitu Rp 107,386 triliun. Jumlah tersebut meningkat dibanding tahun lalu yang mendapat anggaran senilai Rp 101,496 triliun. Dari nilai anggaran tersebut, tahun depan Kementerian PUPR punya banyak tugas menyelesaikan target Infrastruktur di beberapa sektor. Misalnya, pada sektor Bina Marga misalnya, dengan anggaran total Rp 41,67 Kementerian PUPR menargetkan pada tahun depan akan membangun 1.071 km pembangunan jalan, 46.658 km preservasi jalan, 20.084 m pembangunan jembatan, termasuk jembatan gantung. Kemudian 33 km pembangunan jalan tol, 1.467 m pembangunan flyover, underpass, dan terowongan, 585.102 m preservasi jalan. Pada sektor perumahan, dengan anggaran Rp 9,6 triliun, PUPR akan membangun 13.405 unit rumah susun, 180.000 unit rumah swadaya, 3.800 unit rumah khusus, dan 27.500 unit prasarana umun (PSU) perumahan. Ada juga pembangunan di sektor Sumber Daya Air dengan anggaran Rp 37,30 triliun dan sektor Cipta Karya dengan anggaran Rp 16,10 triliun Sementara secara total, dari nilai Rp Rp 107,386 triliun, sebesar 78% atau senilai Rp 83 triliun merupakan anggaran kontraktual. Yakni 11.336 paket senilai Rp 50 triliun merupakan kontrak tahunan dan tahun jamak (multiyears) baru dan 639 paket senilai Rp 33 triliun merupakan kontrak tahun jamak lanjutan. Hingga Selasa (26/12), telah ada 1.595 paket senilai Rp 9,38 triliun yang telah dilelang dengan rincian Dirjen Bina Marga telah melelang 706 paket senilai Rp 6,61 triliun, Dirjen SDA telah melelang 705 paket senilai Rp 2,21 triliun, Dirjen Cipta Karya telah melelang Rp 149 paket senilai Rp 465 miliar, dan Dirjen Penyediaan Perumahan telah melelang 4 paket senilai Rp 6,4 miliar. Di Dirjen SDA, meskipun sudah melelang dini beberapa paket TA 2018, belum ada satupun proyek bendungan baru yang dilelang. "Sejak 2014 totalnya ada 46 bendungan yang sudah dilelang, dimana tahun ini sudah ada 9 bendungan baru. Namun untuk tahun depan belum ada yang dilelang," kata Kepala Pusat Bendungan PUPR Ni Made Sumiarsih saat dihubungi Kontan.co.id, Selasa (26/12).
