KONTAN.CO.ID - TAIPEI. Pemerintah Taiwan menegaskan kembali pentingnya dukungan militer dari Amerika Serikat (AS) setelah Presiden AS Donald Trump menyatakan belum mengambil keputusan terkait penjualan senjata baru ke Taipei. 

Pernyataan itu memicu kembali tanda tanya soal arah kebijakan Washington di tengah meningkatnya tensi dengan China.

Deputi Menteri Luar Negeri Taiwan Chen Ming-chi menekankan bahwa kerja sama persenjataan dengan AS selama ini merupakan pilar penting stabilitas kawasan. "Ini adalah dasar penting bagi perdamaian," ujarnya menegaskan.

BNI Menanggapi Aksi Demonstrasi di Pematang Siantar

Selama ini, meski tidak memiliki hubungan diplomatik resmi, Taiwan menjadi salah satu mitra keamanan utama AS di Asia. Berdasarkan Taiwan Relations Act, Washington diwajibkan menyediakan alat pertahanan untuk membantu Taiwan mempertahankan diri.

Baca Juga: Trump Akan Temui Xi Jinping di Beijing Mei 2026, Ini yang Dibahas

Namun, kepastian itu kembali dipertanyakan setelah Trump, usai pertemuan dengan Presiden China Xi Jinping di Beijing, menyebut dirinya belum memutuskan apakah akan melanjutkan paket penjualan senjata baru ke Taiwan.

"Saya belum memutuskan," kata Trump, yang menambah ketidakpastian arah dukungan AS.

Sebelumnya, pada Desember lalu, pemerintahan Trump telah menyetujui paket penjualan senjata ke Taiwan senilai sekitar US$ 11 miliar. Namun paket lanjutan yang nilainya diperkirakan mencapai US$ 14 miliar hingga kini masih menunggu keputusan akhir Gedung Putih.

Trump juga sempat menyiratkan akan membahas isu tersebut langsung dengan Presiden Taiwan Lai Ching-te, dengan mengatakan, "{Saya harus berbicara dengan pemimpin Taiwan."

Pernyataan itu membuat Taipei berhati-hati. Chen menegaskan pihaknya masih akan terus berkomunikasi dengan Washington untuk memahami maksud sebenarnya dari pernyataan tersebut.

Baca Juga: Setelah Tertunda, Donald Trump Akan Bertemu Xi Jinping di Beijing pada Mei 2026

Di sisi lain, China kembali menegaskan klaimnya atas Taiwan dan tidak menutup kemungkinan penggunaan kekuatan untuk menyatukan wilayah itu. Beijing juga menolak berbagai upaya dialog dari pemerintahan Lai, yang dianggapnya sebagai separatis.

Menanggapi hal itu, Taiwan kembali menegaskan posisinya. Chen menyebut Taiwan sebagai negara berdaulat. "Hanya 23 juta rakyat Taiwan yang berhak menentukan masa depan kami secara demokratis," ujarnya.