KONTAN.CO.ID -  WASHINGTON/TAIPEI. Taiwan dapat merespons permintaan uang "perlindungan" dari Donald Trump dengan kesepakatan senjata besar yang baru, yang menunjukkan bahwa Taiwan tidak hanya mencari keuntungan dari AS, tetapi juga ingin mempertegas komitmennya dalam membela diri.

Trump, yang baru saja memenangkan masa jabatan kedua sebagai presiden, mengungkapkan bahwa Taiwan, yang diperintah secara demokratis dan diklaim oleh China, harus membayar AS untuk perlindungannya dan bahwa Taiwan telah mengambil alih bisnis semikonduktor dari Amerika. 

Rupert Hammond-Chambers, Presiden Dewan Bisnis AS-Taiwan, yang sering menjadi perantara dalam pertukaran pertahanan antara Washington dan Taipei, mengatakan kepada Reuters bahwa Taiwan mungkin akan terlibat dalam kesepakatan senjata besar yang signifikan pada kuartal pertama tahun depan. 

Baca Juga: Perusahaan di Asia Bersiap Hadapi Perubahan Kebijakan Bisnis Trump

"Ini bisa dianggap sebagai uang muka untuk menarik perhatian," katanya. "Mereka akan membangun beberapa platform besar dan membeli amunisi dalam jumlah besar."

AS sudah menjadi pemasok senjata utama Taiwan, meskipun Taiwan mengeluhkan tumpukan pesanan senilai sekitar US$ 20 miliar. Pesanan baru senilai hampir US$ 2 miliar untuk sistem rudal diumumkan bulan lalu. 

Taiwan, yang menolak klaim kedaulatan Beijing, terus menghadapi tekanan militer dari China, termasuk putaran baru latihan perang pada bulan lalu.

Kementerian Luar Negeri Taiwan memperingatkan bahwa China mungkin akan meningkatkan tekanan melalui latihan militer, serangan peretasan, atau bentuk perang psikologis lainnya selama transisi kepresidenan AS. 

Baca Juga: Menguak Dinamika Hubungan AS dengan China, Rusia dan NATO di Bawah Kepemimpinan Trump

Seorang mantan pejabat AS menilai kemungkinan Taiwan bergerak cepat untuk menyusun kesepakatan senjata besar dengan AS sebagai cara untuk mendapatkan dukungan pemerintahan Trump, sekaligus melawan anggapan bahwa Taiwan memeras AS dalam hal semikonduktor. 

"Mereka ingin segera memperkuat kesetiaan mereka untuk mengunci kepentingan Trump," kata mantan pejabat tersebut.

Pakta pertahanan Taiwan dengan AS berakhir pada tahun 1979 bersamaan dengan pemutusan hubungan diplomatik resmi, yang berarti Taiwan tidak secara langsung membayar pasukan AS untuk ditempatkan di wilayahnya, berbeda dengan Jepang dan Korea Selatan.

Pada hari Kamis, Menteri Luar Negeri Taiwan Lin Chia-lung menghindari menjawab pertanyaan tentang bentuk uang perlindungan untuk AS. Namun, ia mengonfirmasi bahwa pengeluaran pertahanan Taiwan, yang saat ini sekitar 2,5% dari PDB, akan meningkat. 

Baca Juga: Amerika Serikat Setujui Penjualan Senjata Senilai US$ 2 Miliar ke Taiwan

"Trennya adalah terus meningkat," katanya.

Editor: Noverius Laoli