KONTAN.CO.ID - TAIPEI. Tiongkok adalah ancaman nyata bagi keamanan dan secara munafik mengklaim menjunjung tinggi prinsip-prinsip perdamaian PBB, kata Menteri Luar Negeri Taiwan Lin Chia-lung pada hari Minggu (15/2) dalam penolakan terhadap komentar diplomat tertinggi Tiongkok di Konferensi Keamanan Munich.

Tiongkok memandang Taiwan yang diperintah secara demokratis sebagai wilayahnya sendiri, pandangan yang ditolak oleh pemerintah di Taipei, dengan mengatakan bahwa hanya rakyat Taiwan yang dapat menentukan masa depan mereka.

Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi, dalam pidatonya di konferensi keamanan tahunan pada hari Sabtu, memperingatkan bahwa beberapa negara berusaha memisahkan Taiwan dari Tiongkok, menyalahkan Jepang atas ketegangan di pulau tersebut dan menggarisbawahi pentingnya menjunjung tinggi Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.

BRI Terbitkan Surat Berharga Komersial, Dukung Pendalaman Pasar Keuangan Nasional

Menteri Luar Negeri Taiwan Lin mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa, baik dilihat dari fakta sejarah, realitas objektif, atau berdasarkan hukum internasional, kedaulatan Taiwan tidak pernah menjadi milik Republik Rakyat Tiongkok.

Baca Juga: Australia Menganggarkan US$2,76 Miliar untuk Memajukan Galangan Kapal Selam Nuklir

Lin mengatakan bahwa Wang telah "membanggakan" diri dengan menjunjung tinggi tujuan Piagam PBB dan menyalahkan negara lain atas ketegangan regional.

"Faktanya, Tiongkok baru-baru ini terlibat dalam provokasi militer di daerah sekitarnya dan telah berulang kali dan secara terbuka melanggar prinsip-prinsip Piagam PBB tentang menahan diri dari penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan," kata Lin. 

“Hal ini sekali lagi mengungkap 'pola pikir hegemonik yang tidak sesuai dengan kata-katanya dengan tindakannya” tambahnya. 

Militer Tiongkok, yang beroperasi setiap hari di sekitar Taiwan, menggelar latihan perang massal terbarunya di dekat Taiwan pada bulan Desember.

Para pejabat senior Taiwan seperti Lin tidak diundang untuk menghadiri konferensi Munich.

Tiongkok mengatakan Taiwan dikembalikan ke pemerintahan Tiongkok oleh Jepang pada akhir Perang Dunia Kedua pada tahun 1945 dan bahwa menantang hal itu berarti menantang tatanan internasional pascaperang dan kedaulatan Tiongkok.

Pemerintah di Taipei mengatakan pulau itu diserahkan kepada Republik Tiongkok, bukan Republik Rakyat Tiongkok, yang belum ada, dan oleh karena itu Beijing tidak berhak mengklaim kedaulatan.

Pemerintah republik melarikan diri ke Taiwan pada tahun 1949 setelah kalah dalam perang saudara dengan komunis Mao Zedong, dan Republik Tiongkok tetap menjadi nama resmi pulau tersebut.

Baca Juga: Departemen Kehakiman AS Kirim Surat ke Kongres soal Redaksi Berkas Jeffrey Epstein

Selanjutnya: Pilihan Investasi Jangka Pendek 2026: Cara Cerdas Putar Uang Agar Tetap Likuid

Menarik Dibaca: Promo Bukber Jogja: 10 Hotel Murah di Bawah Rp 100 Ribu, Banyak Doorprize!