KONTAN.CO.ID - Presiden Taiwan Lai Ching-te menegaskan Taiwan menginginkan perdamaian, tetapi tidak akan mengorbankan kebebasan di tengah meningkatnya tekanan militer dan politik dari China. Ia juga menekankan bahwa penguatan pertahanan Taiwan bukan merupakan tindakan provokasi. Pernyataan tersebut disampaikan Lai dalam pidato peringatan Hari Nasional Taiwan pada Sabtu (10/10/2026).
Ia menegaskan, perdamaian tidak bisa hanya bergantung pada harapan, tetapi harus didukung oleh kemampuan mempertahankan diri.
Baca Juga: AS Jatuhkan Sanksi ke ICC, Ancam Akses Layanan Perbankan dan Teknologi "Taiwan menghargai perdamaian, tetapi kami tidak akan menyerahkan kebebasan kami. Kami terbuka terhadap pertukaran, tetapi tidak akan menerima subordinasi," kata Lai di depan Kantor Kepresidenan Taiwan. Taiwan yang memiliki pemerintahan demokratis menghadapi tekanan dari China, yang menganggap pulau tersebut sebagai bagian dari wilayahnya. Pemerintah Taiwan menolak klaim tersebut. Di tengah kesenjangan kekuatan militer dengan China, Taiwan meningkatkan anggaran pertahanan dan memodernisasi angkatan bersenjatanya. China sendiri terus mengembangkan kemampuan militernya, termasuk melalui penambahan pesawat tempur siluman, kapal induk, dan berbagai jenis rudal. Lai mengatakan, upaya Taiwan mempertahankan diri bukan semata-mata menyangkut kelangsungan hidup pulau tersebut, tetapi juga prinsip bahwa kekuatan militer tidak boleh mengesampingkan aturan internasional maupun hak suatu masyarakat menentukan masa depannya. "Ini menyangkut apakah masyarakat internasional masih percaya bahwa kekuatan tidak dapat mengesampingkan aturan, dan bahwa pihak yang kuat tidak dapat merampas hak suatu masyarakat untuk menentukan masa depannya sendiri," ujarnya.
Baca Juga: Serangan Houthi Tewaskan Tiga Orang di Bandara Riyadh, Perang Yaman Memanas Taiwan tegaskan penguatan pertahanan bukan provokasi Lai menegaskan, peningkatan investasi pertahanan bertujuan mencegah perang, bukan memicu konflik. Menurut dia, kemampuan pertahanan yang lebih kuat juga diperlukan agar dialog dapat berlangsung dengan kedudukan yang setara. "Kami memperkuat pertahanan diri bukan untuk meninggalkan dialog, tetapi untuk memastikan dialog dapat berlangsung berdasarkan kesetaraan dan martabat," kata Lai. Pemerintah Amerika Serikat menyambut komitmen Lai untuk menjaga perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan. Seorang pejabat senior pemerintahan AS mengatakan, pidato rutin tersebut tidak dapat dijadikan alasan bagi tindakan agresif atau koersif. AS merupakan pendukung internasional terpenting Taiwan, meskipun keduanya tidak memiliki hubungan diplomatik formal.
Baca Juga: Trump Kecam Norwegia karena Tak Diberi Nobel Perdamaian Sementara itu, Kantor Urusan Taiwan China belum segera memberikan tanggapan atas permintaan komentar mengenai pidato Lai. Beijing selama ini menyebut Lai sebagai tokoh separatis dan menolak tawaran dialognya. China juga tidak pernah mengesampingkan penggunaan kekuatan untuk membawa Taiwan ke bawah kendalinya. Dalam pidato kali ini, Lai tidak menggunakan ungkapan yang biasa disampaikannya bahwa kedua sisi Selat Taiwan tidak saling berada di bawah satu sama lain. Namun, ia mengutip perumpamaan "kota di atas bukit" dari Khotbah di Bukit dalam Alkitab untuk menggambarkan Taiwan yang dibangun dengan keberanian dan kepercayaan diri. AS belum setujui paket senjata baru Taiwan Ketegangan di Selat Taiwan juga menjadi perhatian terkait dukungan militer AS terhadap Taipei. Pada akhir Desember lalu, China menggelar latihan militer di sekitar Taiwan setelah muncul kabar mengenai kesepakatan penjualan senjata AS senilai US$ 11 miliar kepada Taipei, yang disebut sebagai paket terbesar sepanjang sejarah. Presiden AS Donald Trump hingga kini belum menyetujui paket persenjataan berikutnya yang bernilai US$ 14 miliar. Pada 2024, China juga menggelar latihan militer di sekitar Taiwan tidak lama setelah Lai menyampaikan pidato Hari Nasional pertamanya sebagai presiden. Namun, latihan serupa tidak dilakukan pada tahun berikutnya.
Baca Juga: Mantan Hakim ICC Navi Pillay Raih Nobel Perdamaian 2026 Lai menyambut upaya AS dan China mengelola persaingan melalui dialog guna mengurangi risiko konflik dan perang.
Pernyataan tersebut, menurut seorang pejabat Taiwan kepada wartawan, merespons langsung pertemuan tingkat tinggi AS-China di Washington pada bulan lalu. Meski demikian, Lai menyerukan negara-negara demokrasi di kawasan Indo-Pasifik untuk memperkuat kerja sama demi mempertahankan status quo perdamaian dan stabilitas regional. Hari Nasional Taiwan diperingati setiap 10 Oktober untuk mengenang pemberontakan pada 1911 yang berujung pada runtuhnya dinasti kekaisaran terakhir China dan berdirinya Republik China. Pemerintahan Republik China kemudian melarikan diri ke Taiwan pada 1949 setelah kalah dalam perang saudara melawan kelompok komunis pimpinan Mao Zedong. Hingga kini, Republik China tetap menjadi nama resmi Taiwan.