KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan pemerintah tidak akan merevisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) alias tak mengajukan APBN Perubahan pada tahun ini meskipun beberapa asumsi makro hingga saat ini jauh dari target. 

Namun, ekonom BCA David Sumual mengatakan, langkah pemerintah yang tidak mengajukan APBN Perubahan bisa membuat pasar bertanya-tanya. Sebab, pemerintah Indonesia biasanya melakukan APBNP meskipun perubahan dalam asumsi makro hanya sedikit.

"Kok tidak realistis? Ada apa? Apa bakcground-nya? Sudah berbeda asumsi, tidak mau berubah, padahal dulu beda sedikit langsung perubahan. Ini pasar lihatnya pasti seperti itu," kata David kepada Kontan.co.id Senin (9/7).

Meski demikian, David menilai bahwa tidak adanya APBNP ini masih realistis. Sebab, ruang defisit fiskal hingga saat ini masih cukup besar. Adapun realisasi defisit fiskal per akhir Mei 2018 sebesar 0,64% terhadap PDB. 

“Kalau dibilang realistis, sebenarnya masih cukup karena defisitnya dikasih ruang yang besar. Buffer-nya masih Rp 100 triliun-120 triliun dari 2,1% ke 3% (batasan dalam UU Keuangan),” jelasnya.

Kementerian Keuangan (Kemkeu) mencatat, selama semester I-2018, realisasi defisit anggaran sebesar Rp 110 triliun, lebih kecil dibandingkan realisasi semester I-2017 yang sebesar Rp 175 triliun.

Lebih lanjut, ia menyarankan agar pemerintah mengubah strategi pembiayaan terjaga. Misalnya, memperbanyak private placement. Sebab, imbal hasil atau yield surat berharga negara (SBN) bertenor 10 tahun juga semakin tinggi. 

"Yield sebelumnya juga sudah tinggi sekali. Biaya pendanaan meningkat. Ini perlu atur strategi lagi," ujar David.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Herlina Kartika Dewi