JAKARTA. Sejumlah kementerian dan kementeriaan koordinator baru ada di Kabinet Kerja pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Presiden disebut secara khusus membuat instruksi terkait kehadiran kementerian dan kementerian koordinator itu.

"Perintah Pak Jokowi tidak ada kantor baru, tetapi banyak gedung pemerintah yang bisa dipakai," kata Menteri Koordinator Perekonomian, Sofyan Djalil, sesusai serah terima jabatan dengan Chaerul Tanjung, di Jakarta, Senin (27/10).

Sofyan memberikan contoh, Kementerian Koordinator Kemaritiman akan berkantor di gedung milik Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi.

Selain tak akan ada gedung baru, kata Sofyan, Jokowi juga melarang perekrutan sumber daya manusia baru untuk kementerian dan kementerian koordinator tersebut. "Tidak ada kantor baru, tidak ada penambahan SDM baru," tegas dia.

Masuknya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ke bawah Kementerian Koordinator Kemaritiman, papar Sofyan memberikan pemisalan, kemungkinan akan diikuti perpindahan sebagian personel kementerian itu ke kementerian koordinatornya.

"Dengan pindahnya (Kementerian) Perhubungan ke sana, teman-teman yang mengurusi perhubungan (juga) akan pindah ke sana," lanjtu Sofyan. Menurut dia, yang akan terjadi hanya perpindahan pos kepegawaian. "Nomenklatur baru, klasifikasi yang berbeda," sebut dia.

Kabinet Kerja yang diumumkan Jokowi-JK pada Minggu (26/10/2014) dan dilantik pada Senin siang, menghadirkan sejumlah perubahan kementerian, baik berupa penggabungan, pemisahan, maupun pergantian nama dari era pemerintahan sebelumnya.

Selain perubahan kementerian itu, muncul pula satu Kementerian Kordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan serta Kementerian Koordinator Kemaritiman, sementara Kementeriaan Koordinator Kesejahteraan Rakyat tak lagi ada. (Tabita Diela)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Barratut Taqiyyah Rafie