JAKARTA. Keinginan Menteri Tenaga Kerja meminta tambahan insentif bagi perusahaan agar tak melakukan pemutusan hubungan kerja nampaknya mental. Pemerintah merasa sudah cukup banyak memberikan insentif kepada dunia usaha. Insentif penurunan tarif listrik dan insentif fiskal cukup bisa dimanfaatkan dunia usaha untuk menjaga keberlangsungan usaha. Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri bilang, pemutusan hubungan kerja (PHK) sejauh ini masih wajar. "Pabrik tutup ada, pabrik yang buka juga banyak," katanya usai rapat koordinasi dengan Menteri Perindustrian Saleh Husin dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani, Selasa (9/2).
Ada beberapa faktor perusahaan harus PHK. Salah satunya pengunaan teknologi yang menyebabkan efisiensi tenaga kerja. Hanif membantah saat ini ada PHK besar-besaran. Sebab dari verifikasi yang dilakukan instansinya, hanya Panasonic dan Toshiba yang mengurangi tenaga kerja. Di sektor minyak dan gas hanya Chevron. Namun pemerintah mendorong pembicaraan bipartit antara perusahaan dengan Serikat Pekerja (SP). Bahkan Hanif mengklaim, saat ini tersedia 184.000 lowongan pekerjaan baru dari 40 perusahaan. Dari jumlah itu pekerja yang tersedia hanya 21.000 orang. “PHK ada tapi penyerapan tenaga kerja baru lebih banyak,” katanya. Agar penyerapan tenaga kerja lebih banyak, pemerintah terus mendorong peningkatan kompetensi melalui pelatihan kerja. Sebab, angkatan kerja Indonesia didominasi lulusan SMA ke bawah. Sementara itu, Franky bilang, selama ini ada kesenjangan antara spesifikasi pekerja yang dibutuhkan dengan ketersediaan SDM. “Juga ada rebutan atau tarik menarik pekerja yang terjadi di beberapa daerah," katanya. Dia mencontohkan, pelaku usaha atau industri di Semarang merekrut tenaga kerja dari Boyolali, sedangkan Boyolali dari Blora. Mengutip data BKPM, saat ini kebutuhan pekerja dari investasi yang masuk mencapai 184.000 orang. Namun yang terisi hanya 21.000 orang. "Saat ini serapan tenaga kerja tidak mudah," kata Franky. Mendukung ucapan Hanif, Franky bilang untuk Panasonic dan Toshiba yang dikabarkan melakukan PHK sebanyak 2.000 karyawan, kenyataanya hanya 425 orang.
Bahkan beberapa industri seperti otomotif dan farmasi mengalami peningkatan investasi. Saleh Husin menambahkan, pemerintah akan berupaya menangani potensi PHK dengan memfasilitasi tenaga kerja yang ingin bekerja di luar wilayahnya, seperti di Wonogiri untuk investasi garmen. "Mereka butuh 2.000 tenaga kerja, sampai Desember baru 1.000 tenaga", katanya. Pembina Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN) Bambang Wirahyoso bilang, masalah PHK termasuk tanggung jawab pemerintah. Pemerintah harus mencegah perusahaan melakukan PHK. "Harus ada kebijakan seperti pajak agar pengusaha tak menutup usahanya," katanya. Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News Editor: Barratut Taqiyyah Rafie