JAKARTA. Janji pemerintah merevisi perjanjian ASEAN China Free Trade Area (ACFTA) cuma sekadar janji manis di mulut saja. Pemerintah bahkan tidak memanfaatkan ajang ASEAN Summit di Bali 15-19 November ini untuk menegosiasikannya. Direktur Kerja Sama ASEAN Kementerian Perdagangan Iman Pambagyo mengatakan, evaluasi ACFTA tidak ada dalam jadwal. "Evaluasi akan dilakukan di dalam negeri dulu," ujarnya kemarin. Menurut Imam, proses negosiasi klausul ACFTA di meja ASEAN dan mitranya bukan perkara mudah. Jika ingin mengubah jadwal (reschedule) berlakunya tarif, Indonesia harus dapat persetujuan 10 negara ASEAN lainnya. "Kalau mereka setuju, 10 negara itu sah meminta kompensasi," ungkapnya. Kompensasi itu bisa berupa Indonesia membuka sektor lain, atau mereka menaikkan tarif yang merugikan Indonesia.
Tak ada negosiasi ACFTA
JAKARTA. Janji pemerintah merevisi perjanjian ASEAN China Free Trade Area (ACFTA) cuma sekadar janji manis di mulut saja. Pemerintah bahkan tidak memanfaatkan ajang ASEAN Summit di Bali 15-19 November ini untuk menegosiasikannya. Direktur Kerja Sama ASEAN Kementerian Perdagangan Iman Pambagyo mengatakan, evaluasi ACFTA tidak ada dalam jadwal. "Evaluasi akan dilakukan di dalam negeri dulu," ujarnya kemarin. Menurut Imam, proses negosiasi klausul ACFTA di meja ASEAN dan mitranya bukan perkara mudah. Jika ingin mengubah jadwal (reschedule) berlakunya tarif, Indonesia harus dapat persetujuan 10 negara ASEAN lainnya. "Kalau mereka setuju, 10 negara itu sah meminta kompensasi," ungkapnya. Kompensasi itu bisa berupa Indonesia membuka sektor lain, atau mereka menaikkan tarif yang merugikan Indonesia.