JAKARTA. Bencana nasional seperti banjir, erupsi dan tanah longsor berdampak pada anggaran negara yang harus dikeluarkan. Ketua Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Laurens Bahang Dama, menaksir anggaran rehabilitasi infrastruktur bisa mencapai belasan triliun rupiah.Sebenarnya, kata Laurens, bencana seperti banjir misalnya tidak cukup dilakukan dengan memperbaiki sisi hilir seperti pengerukan kali atau pembangunan waduk. Harus dilakukan perbaikan di sisi hulu, dan kebiasaan masyarakat.Ditemui di Senayan usai rapat kerja dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Selasa (11/2/2014), Laurens mengatakan Kementerian PU hanya bisa menyentuh hilir dengan melakukan normalisasi sungai atau membuat waduk. Ke depan, kata politisi dari Partai Amanat Nasional ini, yang dibutuhkan adalah koordinasi dengan semua kementerian teknis terkait untuk melakukan perbaikan di sisi hulu."Seperti dengan Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Pertanian. Seperti itulah. Juga jangan ada lagi vila-vila di Puncak, (misalnya). Kalau bisa 'dihutankan'," jelas Laurens. Dia mengatakan, faktor banjir tak hanya dari kurangnya resapan air di perkotaan seperti Jakarta.Banjir Jakarta, misalnya, menurut Laurens diperparah semakin gundulnya wilayah Puncak di Bogor, Jawa Barat, akibat pembangunan vila-vila. "Faktor banjir itu ada dua. Di hulu ada penggundulan hutan. Di hilir drainase kurang bagus," kata Laurens. Selain itu, Laurens juga menekankan pentingnya masyarakat untuk tidak membuang sampah di kali. (Estu Suryowati)Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Tak ada pembenahan, bencana habiskan triliunan
JAKARTA. Bencana nasional seperti banjir, erupsi dan tanah longsor berdampak pada anggaran negara yang harus dikeluarkan. Ketua Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Laurens Bahang Dama, menaksir anggaran rehabilitasi infrastruktur bisa mencapai belasan triliun rupiah.Sebenarnya, kata Laurens, bencana seperti banjir misalnya tidak cukup dilakukan dengan memperbaiki sisi hilir seperti pengerukan kali atau pembangunan waduk. Harus dilakukan perbaikan di sisi hulu, dan kebiasaan masyarakat.Ditemui di Senayan usai rapat kerja dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Selasa (11/2/2014), Laurens mengatakan Kementerian PU hanya bisa menyentuh hilir dengan melakukan normalisasi sungai atau membuat waduk. Ke depan, kata politisi dari Partai Amanat Nasional ini, yang dibutuhkan adalah koordinasi dengan semua kementerian teknis terkait untuk melakukan perbaikan di sisi hulu."Seperti dengan Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Pertanian. Seperti itulah. Juga jangan ada lagi vila-vila di Puncak, (misalnya). Kalau bisa 'dihutankan'," jelas Laurens. Dia mengatakan, faktor banjir tak hanya dari kurangnya resapan air di perkotaan seperti Jakarta.Banjir Jakarta, misalnya, menurut Laurens diperparah semakin gundulnya wilayah Puncak di Bogor, Jawa Barat, akibat pembangunan vila-vila. "Faktor banjir itu ada dua. Di hulu ada penggundulan hutan. Di hilir drainase kurang bagus," kata Laurens. Selain itu, Laurens juga menekankan pentingnya masyarakat untuk tidak membuang sampah di kali. (Estu Suryowati)Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News