KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Perum Bulog angkat bicara soal penyaluran bantuan sosial (bansos) yang dipolitisasi. 

Dirut Perum Bulog Bayu Krisnamurthi menegaskan bantuan pangan berupa beras yang dilakukan Bulog murni merupakan penugasan dari negara dan telah disalurkan sesuai aturan. 

"Bagi kami urusannya adalah Kelurga Penerima Manfaat (KPM) ini menerima beras dan bisa kita pertanggungjawabkan prosesnya. Kalau yang lain Bulog enggak ikut-ikut," tegas Bayu dalam konferensi pers di Perum Bulog, Kamis (11/1). 

Bayu juga menyampaikan seluruh bantuan yang disalurkan bebas dari atribut politik. Selain itu, Bulog juga hanya bekerjasama dengan tiga transporter penyaluran yaitu PT Pos Indonesia, PT Jasa Prima Logistik (JPL) dan PT DNR Logistik. 

Menurutnya, ketiga perusahaan logistik ini memiliki komitmen yang bisa dipertanggungjawabkan. Sehingga dipastikan penyaluran akan sampai sesuai data yang diberikan kepada mereka. 

Baca Juga: Bantuan Pangan Bakal Diperpanjang Hingga Juni 2024? Ini Jawaban Pemerintah

Terkait penyelewengan bansos, Bulog menyerahkan seluruhnya kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Satgas Pangan. 

"Saya kira beliau semua sudah tahu apa yang harus dilakukan dan kami akan melaksanakan yang menjadi tugas kami," ungkap Bayu. 

Terpisah, Kepala Badan Pangan (Bapanas) Arief Prasetyo Adi membantah adanya politisasi terhadap bantuan pangan beras. 

Arief menyatakan, bantuan pangan ini murni bantuan negara kepada 22 juta KPM dalam merespon kenaikan harga beras. 

"Tidak ada penyalahgunaan dan kan ini sudah ada Bawaslu dan bisa dilihat bantuan pangan ini tidak ada atribut politik siapapun," jelas Arief. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Khomarul Hidayat