KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah mengambil opsi impor beras, di tengah fenomena kekeringan panjang atau El Nino. 

Adapun pemerintah berencana mengimpor beras hingga 1,5 juta ton pada akhir tahun 2023. Sehingga bila ditambah dengan cadangan beras Bulog yang sebanyak 1,7 juta ton, ada stok beras sekitar 3 juta ton pada akhir tahun ini. 

Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede mengungkapkan, impor beras tersebut memang akan tercatat dalam belanja anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). 

Namun, Josua menegaskan, ini tidak menjadi beban baru bagi APBN.

Baca Juga: Hati-hati, Lonjakan Impor Pangan Bisa Berdampak ke Neraca Perdagangan Indonesia

"Impor beras tidak sepenuhnya mempengaruhi APBN. Meski memang ada pembagian beras gratis atau bantuan sosial tambahan akan terefleksi dalam APBN," tutur Josua kepada Kontan.co.id, Minggu (15/10). 

Josua bilang, tambahan impor beras ini justru akan menjangkar harga beras agar tidak bergerak terlalu tinggi sejalan dengan ekspektasi El Nino yang terjadi. 

Mengingat kontribusi beras pada perhitungan inflasi cukup besar, maka tentu saja opsi impor beras akan mampu menjaga pergerakan inflasi umum. 

Josua menduga, pola impor beras ini akan sama dengan pengelolaan minyak oleh Pertamina. Dalam hal ini, Bulog akan mendapat kompensasi bila menjual rugi dengan penugasan memberi bantuan sosial. 

Plus Josua menekankan, kemungkinan besar harga beras impor lebih murah dibandingkan dengan harga beras dalam negeri, sehingga tidak akan menyebabkan kerugian Bulog. 

Baca Juga: Kementan Targetkan Produksi 35 Juta Ton Beras di 2024, Ini Strateginya

Namun Josua juga mengimbau, pemerintah tetap perlu hati-hati dalam menerapkan kebijakan impor tersebut. 

"Pemerintah perlu mempertimbangkan, kalau ternyata produksi beras di petani masih melimpah dan pemerintah tetap impor, maka harga di tingkat petani berpotensi jatuh," tandasnya. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Herlina Kartika Dewi