KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pelemahan rupiah yang berkepanjangan mulai menimbulkan tekanan ganda bagi industri manufaktur. Di satu sisi, biaya bahan baku impor, kemasan, energi, dan logistik terus meningkat.

Di sisi lain, pelaku usaha kesulitan menaikkan harga jual karena daya beli masyarakat masih lemah dan persaingan pasar semakin ketat. Alhasil, margin keuntungan perusahaan menjadi pihak yang paling banyak dikorbankan.

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta, Diana Dewi mengatakan, fenomena tersebut menciptakan kondisi double squeeze atau tekanan ganda bagi pelaku industri, terutama sektor yang sangat bergantung pada bahan baku impor.

"Double inflation atau tekanan ganda dari lonjakan biaya produksi dan pelemahan rupiah tentu menjadi ancaman bagi pengusaha manufaktur. Kondisi ini memotong margin keuntungan yang cukup besar," ujar Diana kepada Kontan, Senin (8/6/2026).

Menurut dia, tekanan tersebut diperparah oleh tingginya biaya energi global dan biaya logistik yang masih membebani dunia usaha.

Diana menjelaskan, industri seperti tekstil, elektronik, otomotif hingga kemasan memiliki porsi biaya bahan baku yang mencapai sekitar 55% dari total struktur biaya produksi. Ketika nilai tukar melemah, biaya produksi langsung meningkat signifikan.

Persoalannya, pelaku usaha tidak memiliki keleluasaan untuk meneruskan seluruh kenaikan biaya tersebut kepada konsumen.

Baca Juga: Rupiah Melemah, Industri Manufaktur Kian Sulit Menahan Kenaikan Harga

"Idealnya lonjakan biaya produksi diteruskan ke konsumen dalam bentuk kenaikan harga jual. Namun pengusaha berada dalam posisi sulit karena daya beli masyarakat sedang lemah. Menaikkan harga terlalu tinggi berisiko membuat produk tidak laku," katanya.

Jika kondisi tersebut berlangsung lama, Diana memperingatkan industri berpotensi mengurangi kapasitas produksi hingga melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK).

"Bila tidak ada penyesuaian harga atau subsidi dari pemerintah, banyak pabrik terancam merugi. Solusinya mengurangi jam operasional atau mengambil langkah ekstrem berupa PHK," ujarnya.

Untuk menghadapi tekanan tersebut, Kadin DKI mendorong industri melakukan efisiensi operasional, menunda ekspansi besar, serta mengurangi pemborosan di lini produksi agar margin yang tersisa masih mampu menutupi biaya dasar perusahaan.

Selain itu, pelaku usaha juga didorong memanfaatkan skema Local Currency Transaction (LCT) yang digalakkan Bank Indonesia guna mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS.

Kadin DKI juga meminta pemerintah memberikan insentif strategis, menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, serta memastikan pasokan bahan baku tetap terjaga.

Tekanan serupa dirasakan industri tekstil. Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI), Redma Gita Wirawasta mengatakan, tidak semua industri memiliki kemampuan melakukan lindung nilai atau hedging untuk meredam risiko pelemahan kurs.

"Beberapa industri akan sulit melakukan hedging. Hanya industri yang ekspornya masih bagus yang biasanya masih mendapatkan approval hedging dari bank. Bahkan mereka secara natural mendapatkan dolar AS dari hasil penjualan ekspor," ujar Redma kepada Kontan, Senin (8/6/2026).

Sebaliknya, industri yang berorientasi pada pasar domestik menghadapi tekanan lebih besar karena harus membeli bahan baku impor dengan kurs yang semakin mahal, sementara pendapatan diperoleh dalam rupiah.

Menurut Redma, pelemahan rupiah saat ini telah melampaui batas toleransi industri. Ia mencatat sejak awal tahun nilai tukar rupiah telah melemah hampir 8%.

Tekanan kurs tersebut juga meningkatkan peluang kenaikan harga jual ke konsumen. Sebelumnya, industri telah menaikkan harga sekitar 15% akibat lonjakan harga bahan baku yang dipicu konflik geopolitik dan perang di sejumlah kawasan.

Baca Juga: Rupiah Melemah, Industri Keramik Terjepit Biaya Gas dan Bahan Baku

"Meskipun kemarin tidak ada kenaikan dari imbas nilai tukar, dengan pelemahan yang signifikan ini sudah hampir pasti harga akan kembali dinaikkan lagi," katanya.

Namun, Redma menegaskan langkah penyesuaian harga bukan dilakukan untuk meningkatkan keuntungan, melainkan agar industri tetap dapat bertahan menghadapi lonjakan biaya produksi.

"Ini dilakukan hanya untuk bertahan saja," ujarnya.

Industri keramik juga menghadapi tekanan yang tidak kalah berat. Ketua Umum Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (ASAKI) Edy Suyanto mengatakan sektor keramik saat ini terjepit oleh kenaikan harga gas dan depresiasi rupiah secara bersamaan.

Selain membayar sebagian kebutuhan energi menggunakan dolar AS, industri keramik juga masih mengimpor sejumlah bahan baku dan komponen produksi dari luar negeri.

"Jadi satu, harga gas naik ini kami terpukul, kedua kami membayar gas dengan menggunakan US Dollar. Jadi kita bisa bayangkan ini dua impact," ujar Edy.

ASAKI mencatat industri hanya menerima sekitar 40%-45% pasokan gas dengan skema Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) sebesar US$ 7 per MMBTU. Adapun sisa kebutuhan harus dipenuhi melalui gas hasil regasifikasi LNG dengan harga mencapai US$ 21 per MMBTU.

Meski menghadapi lonjakan biaya produksi, industri keramik belum berencana menaikkan harga jual produk karena masih menghadapi persaingan barang impor dan lemahnya daya beli masyarakat.

Sementara itu, Manager Riset Seknas Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Badiul Hadi menyebut, istilah double inflation yang kini dirasakan industri manufaktur sangat beralasan.

Menurut dia, tekanan datang dari dua sisi sekaligus. Pelemahan rupiah hingga menembus kisaran Rp 18.000 per dolar AS meningkatkan biaya bahan baku, kemasan, dan komponen impor. Namun di saat bersamaan, ruang untuk menaikkan harga jual terbatas karena pertimbangan inflasi dan daya beli masyarakat.

"Akibatnya, tekanan tidak hilang, tetapi berpindah ke margin usaha," ujar Badiul kepada Kontan.

Ia mencontohkan, apabila porsi bahan baku impor mencapai 40% dari total biaya produksi dan rupiah melemah dari Rp 16.000 menjadi Rp 18.100 per dolar AS, maka total biaya produksi dapat meningkat sekitar 5%-7%.

Dalam kondisi tersebut, margin laba perusahaan yang sebelumnya sekitar 10% berpotensi tergerus menjadi hanya 3%-5% apabila harga jual tidak dinaikkan.

Menurut Badiul, kondisi ini paling berat dirasakan industri makanan dan minuman, farmasi, serta manufaktur ringan yang masih bergantung pada bahan baku impor. Ia mengingatkan, apabila tekanan berlangsung terlalu lama, perusahaan berpotensi mengurangi produksi, menunda investasi, hingga melakukan efisiensi tenaga kerja.

Karena itu, pemerintah perlu mempercepat substitusi impor, memberikan insentif bagi industri terdampak, serta menjaga stabilitas nilai tukar. "Menjaga keberlanjutan industri sama pentingnya dengan menjaga inflasi," katanya

Baca Juga: PMI Manufaktur Kembali Ekspansif, Industri Masih Dibayangi Tekanan Biaya

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet menilai kondisi yang dihadapi industri saat ini merupakan tekanan biaya dari dua arah sekaligus.

Pelemahan rupiah membuat harga bahan baku impor naik, sementara biaya kemasan dan berbagai input produksi lain yang memiliki kandungan impor juga ikut meningkat.

Persoalannya, banyak pelaku usaha tidak memiliki ruang yang cukup untuk meneruskan seluruh kenaikan biaya ke konsumen.

"Akibatnya, kenaikan biaya produksi tidak bisa sepenuhnya diteruskan ke konsumen sehingga margin keuntungan menjadi pihak yang menanggung penyesuaian," ujarnya kepada Kontan, Senin (8/6/2026).

Menurut Yusuf, apabila kondisi tersebut berlangsung lama, perusahaan akan menghadapi tekanan terhadap modal kerja, investasi, hingga kemampuan mempertahankan tenaga kerja.

Risiko yang muncul bukan hanya penurunan profitabilitas, tetapi juga pengurangan kapasitas produksi dan peningkatan PHK, terutama pada sektor padat karya seperti tekstil dan alas kaki.

Senada, Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef M Rizal Taufikurahman menyebut fenomena tersebut sebagai double squeeze bagi industri manufaktur.

"Biaya produksi naik akibat pelemahan rupiah dan mahalnya bahan baku impor, sementara ruang untuk menaikkan harga jual sangat terbatas. Dalam kondisi seperti ini, yang paling terdampak adalah margin keuntungan perusahaan," katanya.

Rizal menilai pemerintah perlu mencari keseimbangan antara menjaga inflasi dan memastikan keberlanjutan usaha. Langkah yang diperlukan antara lain percepatan substitusi impor bahan baku, pemberian insentif efisiensi produksi, menjaga stabilitas nilai tukar, serta memperkuat permintaan domestik agar industri memiliki ruang mempertahankan profitabilitas.

Baca Juga: Rupiah Melemah ke Rp 18.000, Pelaku Industri Mulai Hitung Risiko Inflasi

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News