KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) diperkirakan memiliki peluang yang nyaris pasti untuk mengintensifkan pengawasan terhadap pedagang online setelah berlakunya ketentuan pemungutan pajak oleh marketplace melalui PMK Nomor 37 Tahun 2025.

Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute, Prianto Budi Saptono, mengatakan peluang DJP melakukan intensifikasi berdasarkan data transaksi marketplace mendekati 100%. 

Hal itu karena data yang dikirimkan platform digital akan jauh lebih akurat dibandingkan hanya mengandalkan pelaporan wajib pajak.

Menurutnya, bukti potong PPh Pasal 22 yang diterbitkan marketplace akan memuat Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pedagang beserta nilai transaksi atau omzet bruto.

Baca Juga: Kemenkeu Buka Lowongan untuk Posisi Hakim Pengadilan Pajak, Ini Syaratnya

"Hal demikian merupakan data mentah yang tidak dapat dimanipulasi oleh pedagang," ujar Prianto kepada Kontan.co.id, Minggu (5/7/2026).

Ia menjelaskan, dengan beroperasinya sistem administrasi perpajakan, yani Coretax System, seluruh data bukti potong dari marketplace seperti Shopee, Tokopedia, Blibli, hingga Lazada akan masuk secara otomatis ke sistem perpajakan.

Selanjutnya, sistem akan melakukan pemadanan (data matching) dengan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan yang disampaikan oleh pedagang.

"Jika ada selisih sedikit saja, Surat Himbauan atau SP2DK akan terbit secara otomatis tanpa perlu petugas pajak melakukan pengawasan secara manual," katanya.

Prianto menilai, selain memungut PPh Pasal 22 sebesar 0,5%, terdapat tujuan lain dari kebijakan tersebut, yakni memperluas pengawasan terhadap pedagang online yang sebenarnya sudah memenuhi syarat menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP), tetapi belum mendaftarkan diri.

Menurutnya, selama ini masih terdapat ruang gelap dalam ekosistem perdagangan elektronik karena banyak pedagang dengan omzet belasan hingga puluhan miliar rupiah yang tetap berstatus non-PKP.

"Tujuan praktik di atas sudah jelas, yaitu menghindari kewajiban untuk memungut dan menyetor PPN," ujarnya.

Ia menjelaskan, salah satu modus yang kerap digunakan adalah memecah toko menjadi beberapa akun atau melaporkan omzet di bawah batas pengusaha kena pajak sebesar Rp 4,8 miliar per tahun.

Baca Juga: Bebas Visa Kunjungan RI Dipangkas Jadi 7+1 Negara, Devisa Bisa Naik Rp 36 Triliun

Melalui PMK Nomor 37 Tahun 2025, marketplace diwajibkan melaporkan NIK atau NPWP setiap transaksi. Dengan data tersebut, DJP dapat menggabungkan seluruh omzet dari berbagai toko maupun berbagai platform yang dimiliki oleh satu wajib pajak.

"Begitu angka akumulasinya menyentuh Rp 4,8 miliar, DJP punya dasar hukum yang kuat untuk menetapkan status PKP secara jabatan (ex officio)," kata Prianto.

Prianto juga memperkirakan kebijakan tersebut berpotensi memberikan tambahan penerimaan negara yang cukup besar.

Mengacu pada laporan Kementerian Perdagangan bertajuk Kinerja Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) Indonesia Tahun 2025 dan Survei E-Commerce BPS 2025, nilai transaksi marketplace sepanjang 2025 mencapai Rp 203,58 triliun.

Dengan asumsi seluruh transaksi dikenai PPh Pasal 22 sebesar 0,5% dan pengurang omzet Rp 500 juta per pedagang diabaikan, potensi penerimaan PPh Pasal 22 diperkirakan mencapai sekitar Rp 1,02 triliun.

Di sisi lain, potensi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) jauh lebih besar. 

Dengan tarif PPN sebesar 11% dan asumsi seluruh transaksi merupakan objek PPN tanpa pengecualian bagi pengusaha kecil, potensi penerimaannya diperkirakan mencapai sekitar Rp 22,39 triliun.

"Angka ini menggunakan asumsi bahwa semua transaksi Rp 203,58 triliun tersebut merupakan objek PPN dan tidak ada pengecualian untuk pengusaha kecil," pungkasnya. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News