Tak hanya bantuan dana, ekonom nilai UMKM butuh pendampingan



KONTAN.CO.ID -  JAKARTA. Pemerintah telah menganggarkan berbagai insentif untuk sektor UMKM dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional. Berbagai bantuan tersebut mulai dari subsidi bunga, bantuan usaha produktif usaha mikro, penempatan dana hingga dukungan lainnya.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy, mengatakan bahwa bantuan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang telah diberikan untuk sektor UMKM sudah relatif baik. Apalagi, ini melihat resapan dana tahun lalu yang besar untuk program PEN dan adanya pemulihan ekonomi. 

Meski begitu, Yusuf menilai, bantuan ini masih bisa ditingkatkan untuk bisa lebih optimal.


"Selain bantuan langsung berupa dana tunai, kemudian restrukturisasi kredit, dan insentif pajak, seharusnya bantuan juga bisa diarahkan kepada UMKM khususnya dalam kaitan pendampingan UMKM dalam menggunakan teknologi digital dalam memasarkan produknya," ujar Yusuf kepada Kontan, Rabu (18/3).

Baca Juga: Pemulihan Ekonomi Mulai Bergulir, Keyakinan Investasi Semakin Besar

Menurut Yusuf, hal ini penting melihat di tengah pandemi Covid-19, UMKM yang bisa bertahan adalah UMKM yang terampil dalam menggunakan teknologi digital.

Dia mengatakan, pendampingan ini pun bisa memanfaatkan dinas koperasi dan UMKM di daerah dibantu para relawan. Relawan ini bisa yang berasal dari universitas. "Ini sudah dilakukan oleh beberapa kampus. Jadi saya kira memungkinkan untuk diajukan," terang Yusuf.

Adapun, tahun ini pemerintah menganggarkan dana PEN sekitar Rp 186,81 triliun untuk dukungan UMKM dan koperasi. Yusuf menilai bahwa anggaran ini sudah relatif mencukupi.

"Tentu ini belum bisa mengcover semua UMKM di Indonesia. Tapi menurut saya selain bantuan dalam menghadapi pandemi, tujuan dari penyaluran bantuan ini sekaligus untuk memverifikasi data UMKM yang masih aktif," jelasnya.

Baca Juga: KemenkopUKM targetkan cetak 100 koperasi modern pada 2021

Menurut Yusuf, nantinya data tersebut akan menjadi data yang penting dalam mengimplementasikan kebijakan UMKM lanjutan setelah pandemi Covid-19. 

Menurutnya, data ini pun harus diperbaharui dan terus dikelola agar pengembangan UMKM bisa terus dilakukan ke depannya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa pemulihan ekonomi nasional di tengah pandemi Covid-19 harus dimulai dari sektor UMKM. 

Hal ini mengingat bahwa sektor UMKM berkontribusi 61% bagi PDB Indonesia. Sementara, terdapat 64,2 juta UMKM yang terdampak pandemi, dimana angka itu sebesar 99% dari seluruh usaha yang beroperasi di Indonesia.

Selanjutnya: Tahun ini, KemenkopUKM targetkan cetak 100 koperasi modern

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Noverius Laoli