Tak Hanya Nikel, Penetapan Mineral Kritis Buka Peluang Investasi Tambang Baru



KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Penetapan daftar mineral kritis oleh pemerintah melalui Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 434.K/MB.01/MEM.B/2026 dinilai berpotensi membuka peluang investasi baru di sektor pertambangan Indonesia.

Peluang tersebut tidak hanya berasal dari komoditas unggulan seperti nikel, tembaga, dan bauksit.

Sejumlah mineral yang selama ini belum banyak mendapat perhatian juga berpotensi menarik minat investor seiring meningkatnya kebutuhan bahan baku industri strategis.


Baca Juga: Tokopedia-TikTok Shop Perkuat Ekosistem Discovery Commerce

Ketua Umum Asosiasi Pemasok Energi, Mineral, dan Batubara Indonesia (Aspebindo) Anggawira mengatakan, penetapan daftar mineral kritis menjadi sinyal bahwa pemerintah mulai memberikan perhatian lebih luas terhadap komoditas yang memiliki peran penting bagi industri strategis, termasuk sektor pertahanan dan keamanan.

Dalam daftar tersebut, terdapat sejumlah komoditas yang selama ini belum banyak menjadi sorotan, seperti grafit, fosfat, logam tanah jarang (rare earth elements/REE), silika, mangan, zirkon, galium, hingga germanium.

"Bagi perusahaan, klasifikasi ini dapat mendorong evaluasi terhadap portofolio aset, peluang eksplorasi, pemanfaatan mineral ikutan, serta rencana pengolahan dan pemurnian. Ini juga dapat membuka ruang kolaborasi antara perusahaan tambang, industri manufaktur, lembaga riset, dan investor teknologi," kata Anggawira kepada Kontan.coid, Jumat (20/11/2026).

Baca Juga: Daftar Promo Suzuki di GAW Jakarta 2026: Diskon Spare Part hingga Merchandise

Meski demikian, Anggawira mengingatkan bahwa penetapan suatu komoditas sebagai mineral kritis tidak serta-merta menjamin adanya insentif, kepastian pasar, maupun kelayakan ekonomi proyek.

Keputusan tersebut masih menjadi acuan dan pertimbangan pemerintah dalam penyusunan kebijakan tata kelola dan tata niaga, fiskal, pengutamaan kebutuhan dalam negeri, perizinan, penelitian, hingga eksplorasi lanjutan.

Menurut Anggawira, peluang investasi mineral kritis tidak hanya terbatas pada komoditas yang selama ini mendominasi industri pertambangan nasional. Sejumlah mineral lain juga memiliki prospek seiring kebutuhan bahan baku industri domestik.

Silika dan pasir kuarsa, misalnya, dibutuhkan untuk industri kaca dan panel surya. Fosfat berpotensi mendukung industri pupuk, sedangkan mangan, zirkon, timah, pasir besi, dan bijih besi dibutuhkan untuk berbagai sektor manufaktur, baja, keramik, serta material industri.

Sementara itu, dalam jangka panjang, komoditas seperti logam tanah jarang, grafit, litium, vanadium, galium, dan germanium berpotensi menarik perhatian investor karena berkaitan dengan rantai pasok baterai, energi bersih, elektronik, dan teknologi maju.

Baca Juga: Suryacipta Gandeng ZTT, Investasi Pabrik Kabel US$ 60 Juta

Namun, realisasi peluang tersebut tetap bergantung pada kepastian sumber daya dan cadangan, kualitas bijih, ketersediaan teknologi pemisahan dan pemurnian, serta kepastian pembeli.

Karena itu, Anggawira menilai tidak ada satu komoditas yang otomatis menjadi pilihan investasi terbaik bagi seluruh investor.

"Pilihan terbaik bergantung pada kesiapan proyek dan adanya pembeli. Bagi investor, proyek dengan sumber daya terukur, akses infrastruktur, teknologi yang tersedia, dan kontrak serapan yang jelas biasanya lebih menarik daripada komoditas yang sedang populer tetapi belum memiliki studi kelayakan dan pasar," ujarnya.

Dari sisi keekonomian, pengembangan mineral kritis memiliki tantangan yang berbeda-beda. Sebagian peluang bahkan dapat dimulai melalui pemulihan mineral dari kegiatan pertambangan yang sudah beroperasi.

Skema tersebut dinilai berpotensi lebih efisien karena perusahaan dapat memanfaatkan fasilitas produksi, tenaga kerja, dan infrastruktur yang telah tersedia.

Baca Juga: Belum 10% Kebun Kakao Penuhi EUDR, Ekspor Indonesia ke Eropa Terancam

Sebaliknya, pengembangan proyek baru yang membutuhkan pembangunan tambang dan fasilitas pengolahan, teknologi khusus, serta infrastruktur energi dan logistik akan memerlukan investasi besar dan waktu pengembangan lebih panjang.

Khusus untuk logam tanah jarang, tantangan investasi tidak hanya terletak pada penemuan sumber daya, tetapi juga kemampuan mengolahnya menjadi produk yang memenuhi standar pasar.

"Investor perlu memastikan proses pemisahan dan pemurniannya bisa menghasilkan produk dengan spesifikasi konsisten, aman bagi lingkungan, dan memenuhi standar pembeli. Pada komoditas lain, tantangannya dapat berupa skala cadangan, kadar, biaya energi, pasokan bahan kimia, akses pelabuhan, serta volatilitas harga," katanya.

Dari sisi pasar, Anggawira melihat pengembangan mineral kritis perlu diarahkan untuk memenuhi kebutuhan industri domestik sekaligus membuka peluang ekspor.

Pasar dalam negeri dapat menjadi fondasi permintaan, terutama untuk komoditas yang memiliki keterkaitan langsung dengan industri pengguna. Sementara itu, pasar ekspor dapat memperluas skala usaha dan membuka akses Indonesia ke rantai pasok global.

Baca Juga: Kemendag Perketat Pengawasan Impor, 96 Pelaku Usaha Perlu Tindak Lanjut

Meski begitu, peningkatan nilai tambah perlu dilakukan secara bertahap. Indonesia tidak cukup hanya mengandalkan ekspor bijih maupun konsentrat, tetapi perlu mendorong pengembangan produk antara yang kompetitif sebelum bergerak ke produk dengan nilai tambah lebih tinggi.

Untuk mendukung realisasi investasi, Anggawira menekankan pentingnya penguatan data geologi dan eksplorasi. Investor membutuhkan informasi yang dapat diuji secara teknis, mulai dari cadangan, kadar, lokasi, potensi mineral ikutan, hingga prospek pengembangan sumber daya.

Selain itu, pemerintah perlu memberikan kepastian regulasi dan tata niaga, termasuk terkait perizinan, kewajiban eksplorasi, pemanfaatan mineral ikutan, kebijakan fiskal, serta pengutamaan pasokan domestik.

Dukungan lainnya mencakup pengembangan riset dan teknologi pengolahan, kepastian pasar melalui kemitraan antara perusahaan tambang dan industri pengguna, kontrak pembelian jangka panjang, serta akses pembiayaan dan infrastruktur pendukung seperti energi, air, jalan, dan pelabuhan.

Menurut Anggawira, keberhasilan kebijakan mineral kritis tidak cukup diukur dari bertambahnya jumlah komoditas dalam daftar. Kebijakan tersebut juga perlu mendorong lahirnya proyek pertambangan yang layak secara ekonomi, memperkuat industri pengguna, menciptakan transfer teknologi dan lapangan kerja, serta meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.

Baca Juga: Kapasitas PLTS Terkontrak Indo Tambangraya (ITMG) 152 MWp, 86 MWp Telah Beroperasi

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News