KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Penyaluran kredit ke sektor UMKM tak hanya dibayangi oleh pertumbuhan yang kian lambat. Pertumbuhan mini tersebut pun juga diikuti dengan penurunan kualitas kredit ke sektor UMKM yang tercermin dalam rasio Non Perfoming Loan (NPL).

Seperti diketahui, data uang beredar Bank Indonesia (BI) mencatat pertumbuhan kredit UMKM di Februari 2025 hanya tercatat 2,1% secara tahunan alias year on year (YoY) atau senilai Rp 1.393,4 triliun. Sebagai perbandingan, pada bulan sebelumnya, penyaluran kredit UMKM bisa tumbuh 2,5% YoY.

Sementara itu, BI mencatat NPL kredit UMKM pada Januari 2025 tercatat di level 4,03%, naik dari bulan sebelumnya yang ada di level 3,76%. 

Finex dan Human Initiative Luncurkan HOME Learning Center

Baca Juga: Menelisik Penyebab Kredit UMKM Masih Melempem

Adapun, rasio NPL di awal tahun 2025 ini menjadi yang tertinggi sejak Agustus 2024 yang kala itu bisa menyentuh 4,05%.

Jika dirinci lebih lanjut, NPL tertinggi terjadi pada kredit usaha ke sektor menengah yang mencapai 5,11% per Januari 2025. Angka tersebut juga mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan posisi Desember 2024 yang berada di level 4,77%.

Selanjutnya, NPL untuk kredit usaha kecil menjadi yang terbesar setelah kredit usaha menengah. Di periode yang sama, rasio NPL untuk kredit usaha kecil berada di level 4,28% atau naik dari bulan sebelumnya yang berada di level 4,01%.

Terakhir, NPL untuk kredit ke usaha mikro menjadi yang lebih baik di antara segmen usaha lainnya yang ada di level 3,29% per Januari 2025. Hanya saja, kenaikan dari bulan sebelumnya juga terjadi untuk segmen usaha mikro. Pada Desember 2024, NPL untuk kredit ke usaha mikro ada di level 3,04%.

Seperti diketahui, saat ini beberapa bank BUMN juga sedang melakukan upaya untuk hapus tagih kredit macet UMKM. Terutama, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) yang memiliki portofolio kredit UMKM cukup besar mencapai 82% dari total kredit mereka.

Baca Juga: Pertumbuhan Penyaluran Kredit ke Segmen UMKM Melambat pada Awal 2025

Adapun, BRI juga sudah mendapatkan persetujuan untuk atas pagu hapus tagih sekitar Rp 2 triliun. Bank tersebut akan mengeksekusi nasabah eligible hapus tagih ini dimulai dari eksekusi hapus tagih sebesar Rp 424 miliar per posisi Januari 2025.

Sementara itu, RUPST PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) juga telah menyetujui penghapusan penagihan piutang macet perseroan yang telah dihapus buku sejumlah Rp 318 miliar.

.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News