KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Bank Indonesia (BI) dinilai tidak hanya menghadapi tantangan dalam menjaga independensinya, tetapi juga memiliki pekerjaan rumah besar dalam mengelola stabilitas makroekonomi di tengah ketidakpastian global. Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, menilai ke depan BI akan dihadapkan pada tekanan nilai tukar rupiah, pengelolaan valuta asing, serta penentuan arah suku bunga yang semakin kompleks. Menurut Yusuf, dalam kondisi tersebut BI seharusnya mendorong penerapan
rule-based coordination dalam sinergi kebijakan fiskal dan moneter, bukan koordinasi yang bersifat diskresioner.
Baca Juga: Penerbitan SBN Valas di Pasar Domestik Dinilai Bisa Perkuat Rupiah “Kolaborasi fiskal–moneter seharusnya hanya dilakukan jika indikator tertentu terpenuhi, seperti inflasi melewati batas, defisit transaksi berjalan melebar, atau volatilitas nilai tukar berada di atas ambang yang disepakati,” ujar Yusuf kepada Kontan, Senin (26/1/2026) Ia menegaskan, koordinasi kebijakan seharusnya didasarkan pada kebutuhan makroekonomi, bukan semata-mata karena kebutuhan pembiayaan pemerintah. Pendekatan berbasis indikator dinilai penting untuk menjaga kredibilitas bank sentral. Yusuf mencontohkan praktik bank sentral di negara lain, seperti Amerika Serikat, di mana Federal Reserve sangat mengandalkan data dalam pengambilan kebijakan. The Fed, kata dia, memiliki indikator yang jelas seperti data ketenagakerjaan bulanan, inflasi inti, dan pertumbuhan upah. “Indonesia juga perlu pendekatan serupa. BI tidak cukup hanya menjaga rupiah melalui intervensi valas, tetapi juga harus memastikan kebijakan suku bunga, likuiditas, serta komunikasi pasar benar-benar selaras dengan data fundamental,” jelasnya.
Baca Juga: 170.000 Jemaah Haji Tahun Ini Berkategori Risiko Tinggi, Imbau Ikuti Arahan Petugas Terkait terpilihnya Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur BI, Yusuf menilai peran ke depan tidak hanya sebatas memperkuat sinergi dengan pemerintah, melainkan juga merapikan arsitektur kebijakan antara fiskal dan moneter. Ia mengingatkan, kolaborasi yang tidak diatur secara jelas justru berisiko menggerus kredibilitas BI. Sebaliknya, jika sinergi dibangun berbasis indikator yang transparan dan disiplin, hal itu dapat membantu BI menghadapi pelemahan rupiah, menjaga cadangan devisa, serta menentukan arah suku bunga tanpa kehilangan independensinya. “Menurut saya, penekanan soal sinergi BI dengan pemerintah itu wajar. Namun kuncinya ada pada desain kolaborasinya, bukan sekadar niat baik,” tegas Yusuf.
Baca Juga: Terpilih Jadi Deputi Gubernur, Ini Kata Djiwandono Soal Independensi BI Ia menambahkan, independensi BI tidak boleh berhenti sebagai slogan, melainkan harus diterjemahkan ke dalam regulasi dan mekanisme yang jelas antara kebijakan moneter dan fiskal.
Dengan begitu, terdapat batasan tegas kapan BI dapat bersikap lebih akomodatif terhadap kebutuhan pemerintah dan kapan harus berdiri penuh menjaga stabilitas ekonomi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News 
